Mercinews


YARA Minta aparat hukum Usut Dana pelatihan Sikeudes

Blangpidie (Mercinews.com)- Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Abdya, Miswar meminta pihak kepolisian untuk mengusut dana pelatihan bimbingan Teknik Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang diperuntukkan bagi tim pengelola kegiatan dan bendahara desa yang bersumber dari aggaran pendapatan belanja gampong (APBG).

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari tersebut dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya.

Dalam kegiatan itu, kata dia, pihak Dinas terkait tidak tanggung-tanggung menyedot dana desa. Dari pihak desa harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 5 juta untuk anggaran bimtek.

“Satu desa lima juta, jika kita kalikan 122 desa di Abdya maka totalnya Rp 610 juta anggaran yang dikelola oleh Dinas terkait untuk kegiatan bimtek yang cuma empat hari. Tentu disini ada kejanggalan bagi kami, sebab anggaran yang begitu besar hanya dikelola dalam kurun waktu empat hari, maka kami meminta aparat kepolisian untuk mengusut penggunaan anggaran tersebut,” katanya di Abdya, Selasa (25/9).

Baca juga:  YARA Desak DPRA Berhentikan Gubernur Aceh

YARA menduga, pengelolaan anggaran itu ada pihak-pihak lain yang “bermain” dalam pelatihan tersebut. Dirinya meminta agar Dinas DPMP4 mempublis penggunaan anggaran tersebut. Dikarenakan selama ini Pemerintah selalu mendorong aparat desa untuk transparan dalam mengelola keuangan desa.

“Jangan desa saja yang diminta transparan, sebab anggaran yang dikelola di kegiatan itu bersumber dari APBG, maka pihak dinas juga harus transparan dalam penggunaannya. Sebab pemerintah harus memberikan contoh terbaik kepada aparat desa terkait transfaransi pengelolaan anggaran, apalagi yang dikelola itu anggaran desa,” ujarnya.

Baca juga:  Penyandang Distabilitas Di Abdya Dapat Bantuan Modal Usaha

Penggunaan anggaran Rp 5 juta per desa dalam kegiatan bimtek itu merupakan pemborosan. Sebab katanya, pihak penyelenggara tidak menanggung penginapan untuk peserta.

“Acaranya di daerah, tentu penginapan tidak disediakan, palingan cuma konsumsi, biaya nara sumber dan sejenisnya. Maka dari itu kami meminta aparat kepolisian mengusut penggunaan anggaran bimtek tersebut, sebab kami menduga tidak adanya transparansi dalam pengelolaannya,” ucapnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.