Mercinews


Wiranto Sebut Mualem Bisa Disanksi Hukum, Ini Kata Pengamat Politik Herdi Sahrasad

Foto: Konfrontasi.com

Lhokseumawe, Mercinews.com – Pengamat politik yang juga dosen senior di Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto yang menyebut Muzakir Manaf bisa dikenai sanksi hukum akibat memunculkan wacana Referendum di Aceh.

Menurutnya, akan lebih baik, Wiranto menanggapinya dengan bijaksana dan berhati-hati atas pernyataan tersebut.

“Kalau saya melihat, sebaiknya pak Wiranto lebih bijaksana dan hati-hati dalam menanggapi pernyataan Muzakir Manaf. Karena itu merupakan ekspresi atau ungkapan kepribadian berpendapat sesuai dengan pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 tentang setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, dan mengeluarkan pendapat,” katanya kepada AJNN, Sabtu (1/6).

Kata dia, yang diungkapkan Muzakir Manaf hanya sebuah ungkapan rasa prihatin, kecewa dan terluka melihat kondisi ketidakadilan dan ketidakjujuan yang dia rasakan. Karena ada rasa itulah terungkap ekspresi Referendum itu, jadi semacam respon kekecewaan dari Mualem itu sendiri.

Baca juga:  Ketua DPR Bambang Soesatyo Tolak Wacana Referendum Aceh

“Saya berharap Pak Wiranto sebagai Menkopolkam harus lebih bijaksana dan hati-hati untuk menyikapinya, disini perlu pengendapan dulu sampai semua mengendap. Karena kalau tidak nanti menjadi persoalan yang berlarut. Kalau tidak diselesaikan atau diredakan, maka tidak perlu Menkopolkam menanggapi berlebihan, apalagi akan disanksi hukum, maka kami khawatir akan menimbulkan ekses yang melebar kemana-mana,” ungkapnya lagi.

Menurut pandanganya, statmen yang disampaikan Mualem itu tidak melanggar hukum, karena sesuai dengan pasal 28 atas kebebasan hak berpendapat dan berserikat. Sebaiknya tidak langsung dibenturkan secara vertical, tapi Wiranto tak perlu merespon yang bisa menimbulkan salah tafsir.

“Akan lebih baik diendapkan dulu, hingga lebih bijak dan hati-hati sehingga semuanya bisa reda. Adapun pesan saya, harus meredakan dan mendinginkan suasana, kalau diberi sanksi hukum malah akan memanaskan suasa, nah itu yang saya khawatir,” jelasnya.

Baca juga:  Mahfud Soal Wacana Referendum Aceh: Enggak Ada Aturannya

Sambungnya lagi, adapun solusi dalam hal ini supaya lebih bijak dan hati-hati dalam menanggapi dan kalau perlu mereka bertemulah sebagai sesama anak bangsa, saling berdialog, jadi mereka sudah sangat dewasa sehingga bisa saling memahami kekecewaan, kerisowan.

“Yang disampaikan harus lembut dan sejuk, tidak boleh membuat panas suasana dan hal ini jangan sampai terjadi. Dan saya rasa mereka akan lebih baik sesama anak bangsa harus saling berjumpa dan meredamkan hal ini secara dewasa, dan dengan suasana yang dingin,” pungkasnya.

Ajnn

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.