Mercinews


Mualem Suarakan Referendum, PPP: Bukan Suara Mayoritas Rakyat Aceh

Photo : ANTARA FOTO/Putra Haryo Kurniawan Fahri Hamzah (kiri) dan Fadli Zon di Rutan Cipinang, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Jakarta, Mercinews.com – Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan pidato Ketua Umum Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf soal referendum di Aceh tidak boleh dianggap mewakili keinginan mayoritas rakyat Aceh. Arsul yakin rakyat Aceh ingin NKRI dan konsensus bernegara tetap dipertahankan.

“PPP meminta agar pidato Mualem atau Muzakir Manaf tidak dianggap sebagai suara mayoritas rakyat Aceh. Kami yakin bahwa mayoritas saudara-saudara kita di Aceh adalah masyarakat yang ingin NKRI dan konsensus-konsensus bernegara kita lainnya tetap dipertahankan,” ujar Arsul di Jakarta, Senin (4/6).

Arsul menilai apa yang disampaikan Mualem tidak terlepas kontestasi politik 2019. Menurut dia, Mualem kecewa karena Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kalah di Pilpres 2019 meskipun menang telak di Aceh.

“Apa yang disampaikan oleh Mualem lebih merupakan ekspresi kekecewaannya karena Paslon 02 yang suaranya menang di Aceh tapi secara nasional kalah jauh dengan Paslon 01,” ungkap dia.

Baca juga:  MoU Helsinki dan UUPA Tak Dituntaskan, Komisi A DPRK Se-Aceh Ancam Referendum

Dari perspektif konstitusi, UU maupun hukum internasional, kata Arsul sudah tidak ada celah yang memungkinkah Aceh untuk memisahkan diri dari NKRI pasca-Perjanjian Helsinki. Apalagi pemerintah pusat sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Helsinki.

“Bahkan di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini wilayah Aceh mendapat peningkatan anggaran dan juga alokasi pembangunan yang lebih besar,” tandas dia.

Arsul menegaskan bahwa secara hukum memang pidato Mualem bisa dipandang sebagai percobaan makar. “Cuma menurut saya belum perlulah menggunakan pendekatan hukum kalau hanya berhenti sampai dengan pidato saja,” pungkas dia.

Sebelumnya, Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang saat ini menjabat sebagai ketua umum Komite Peralihan Aceh (KPA) dan sekaligus ketua umum Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf menyerukan masyarakat Aceh melakukan referendum atau jajak pendapat. Pilihannya, mau tetap di Indonesia atau lepas dan jadi negara baru.

Baca juga:  Tiyong: Kami Dukung Referendum Jika Pemerintah Pusat Khianati Aceh Lagi

Seruan referendum itu dikatakan Muzakir Manaf alias Mualem dalam sambutannya pada peringatan ke-9 (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Negara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5/2019) malam.

“Alhamudulillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja,” ujar Mualem yang disambut tepuk tangan dan yel yel “hidup Mualem”.[]

Sumber: BeritaSatu.com

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.