Mercinews


Mahasiswa Unimal: Andai Mualem Ditangkap, Referendum Aceh Tetap Berjalan

Fazil Mutasar

Aceh Utara, Mercinews.com -Wacana referendum yang digaungkan oleh Muzakir Manaf atau Mualem beberapa waktu yang lalu cukup membuat telinga elit-elit di Jakarta kepanasan. Betapa tidak, statement referendum tersebut muncul di tengah suhu politik paska Pilpres 2019 yang panas.

Bak gayung bersambut, pernyataan Mualem langsung direspon cepat oleh Pemerintah Pusat. Ada yang positif mendukung wacana tersebut, namun ada pula yang tidak mendukung.

T Fazil Mutasar, mahasiswa Pascasarjana Universitas Malikussaleh (Unimal) menilai, perkataan Mualem bukanlah isapan jempol belaka.

“Mualem tentu punya dasar dalam mengeluarkan statement tersebut. Begitu juga dengan perkataan Menkopolhukam Wiranto yang menyatakan Mualem bisa ditangkap dan dikenakan pasal makar karena melawan negara dengan mengeluarkan statement seperti itu. Lain halnya jika statement itu dikeluarkan orang biasa, tentu pusat tidak begitu serius menyikapinya. Namun karena yang mengeluarkan statement itu adalah Mantan Panglima GAM, maka cepat mendapat respon. Sebenarnya Pemerintah Pusat harus lebih mengedepankan dialog dalam mencari solusi permasalahan ini,” beber Fazil.

Baca juga:  Dilaporkan ke Polisi, Aliansi Pro NKRI Desak Aparat Tangkap Mualem

Lanjutnya, “Jika Mualem ditangkap, referendum tetap berjalan. Sudah 14 tahun Perdamaian RI-GAM dan melahirkan UUPA, tetapi hingga kini UUPA belum optimal dijalankan di Aceh, bahkan begitu mudahnya pasal-pasal dalam UUPA dipangkas oleh pusat. Kondisi Aceh saat ini seperti kita hidup, tetapi ruh dan jasad entah ke mana,” kata Fazil.

Dicontohkan, seperti pelaksanaan qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, yang sudah disahkan oleh Pemerintah Aceh, tetapi ditolak oleh Pemerintah Pusat.

Fazil menilai, hal itu sudah melanggar perjanjian MoU Helsinki. “Mungkin alasan inilah Mualem mewacanakan Referendum dengan maksud memisahkan diri dari Republik Indonesia dikarenakan Pemerintah Pusat tidak menjalankan butir-butir oerjanjian MoU Helsinki tersebut,” ucapnya lagi.

Fazil mengatakan, para akademisi dan mahasiswa harus membuka ruang bagi wacana referendum ini. Fazil mengajak semua pihak untuk mendorong kelompok akademisi, intelektual, dosen, mahasiswa dan santri agar seluas-luasnya untuk membuka ruang bagi wacana referendum ini. Mulai dari kampus, ruang belajar dan forum-forum seminar yang akan datang, sehingga dari wacana bisa dimanifestasikan menjadi tindakan.

Baca juga:  Tiyong: Klarifikasi Mualem Soal Referendum Aceh adalah Sikap Bijaksana

“Biarpun kita tahu bahwa Indonesia tidak ada tempat untuk referendum dengan adanya TAP MPR no 8 tahun 1998, tetapi kita berhak menyatakan pendapat dan menentukan nasib sendiri. Dikarenakan ada perjanjian yang dikhianati oleh Pemerintah Pusat, yaitu perjanjian MoU Helsinki yang tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan oleh isi perjanjian itu sendiri. Referendum adalah peristiwa politik, tentu banyak orang yang beranggapan di balik ini ada kepentingan. Sah-sah saja orang beranggapan seperti itu di iklim yang demokrasi seperti saat ini,” pungkas T Fazil Mutasar.[]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.