Mercinews


Tiyong: Klarifikasi Mualem Soal Referendum Aceh adalah Sikap Bijaksana

Samsul Bahri alias Tiyong

Banda Aceh, Mercinews.com – Ketua Harian DPP Partai Nanggroe Aceh, Samsul Bahri alias Tiyong menilai klarifikasi Mualem terkait referendum merupakan sebuah sikap yang bijaksana dalam merespon kekisruhan yang semakin liar di tengah publik.

Menurutnya isu referendum tersebut oleh sebagian pihak telah didramatisir sedemikian rupa sehingga suhu politik Aceh terkesan tidak kondusif.

“Kami tentu sangat mengapresiasi klarifikasi dari Mualem sebagai hak jawab beliau atas tudingan berbagai pihak terhadap dirinya selama ini atas pernyataan referendum yang diucapkan beberapa waktu yang lalu. Harapan kami, klarifikasi dari Mualem akan segera mengakhiri berbagai polemik terhadap isu referendum. Mari kita akhiri sikap saling tuding antar sesama rakyat Aceh oleh hanya karena perbedaan pandangan terhadap sebuah sikap politik,” katanya.

Tiyong menyebutkan, ada satu poin penting dalam klarifikasi Mualem yang harus menjadi fokus perhatian bersama. Yaitu tuntutan untuk menuntaskan semua butir-butir kesepakatan dalam MOU Helsinki.

“Kami juga memiliki sikap yang sama dengan Mualem. Semua butir kesepakatan dalam MOU Helsinki harus benar-benar direalisasikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Kalau ini diabaikan tentu akan menimbulkan kekecewaan rakyat Aceh yang bisa saja diekspresikan dengan tuntunan referendum atau bahkan tuntutan merdeka dikemudian hari,” katanya.

Tiyong sepenuhnya mendorong Pemerintah Aceh dan DPR Aceh agar meminta Pemerintah Pusat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang No.11 Tahun 2006 (UUPA). Revisi UUPA harus didorong agar mengakomodir semua isi perjanjian Helsinki.

Baca juga:  Mualem: Aceh Lebih Baik Referendum, Ikut Langkah Timor Timur

“Selama ini ada beberapa poin MOU yang belum terakomodir sebagian atau sepenuhnya dalam UUPA. Hal ini boleh jadi karena penyusunan UUPA yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat mengakibatkan tidak semua isi MOU dapat tertampung,” kata dia.

Dikatakan Tiyong, setelah hampir 13 tahun sejak diundangkan pada 1 Agustus 2006, kini UUPA sudah saatnya direvisi dengan tujuan untuk penguatan dan penyempurnaan peran dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan di Aceh. Berbagai kelemahan yang selama ini terdapat dalam UUPA agar dapat diperbaiki.

Dengan demikian, kata dia, ke depan UUPA tidak akan lagi tumpang tindih atau malah dieliminasi oleh produk regulasi nasional seperti yang selama ini terjadi. Langkah awal kita harus menginventarisir kembali semua pasal – pasal bermasalah dan merugikan Aceh. Pasal – pasal yang tak dibutuhkan Aceh lebih baik dihilangkan.

“Selanjutkan kita dorong DPRA bersama Biro Hukum Pemerintah Aceh agar menyiapkan draft revisi UUPA. Penyusunan draft revisi harus melibatkan semua pemangku kepentingan di Aceh. Semua aspirasi rakyat Aceh harus diberikan ruang agar produk draft UUPA kedepan dapat diterima oleh semua pihak,” katanya.

“Kami akan membangun komunikasi dengan berbagai elemen politik di Aceh agar upaya revisi UUPA mendapatkan dukungan yang solid dari rakyat Aceh. Proses revisi terhadap sebuah Undang – undang tentu akan melalui berbagai tahapan yang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Oleh karenanya langkah – langkah ke arah sana harus segera dimulai,” tambahnya.

Baca juga:  Anggota DPD RI Rafli Kande Dukung Referendum Aceh

Menurut Tiyong, selain untuk mengakomodir semua isi MOU Helsinki, revisi UUPA juga menjadi syarat mutlak untuk memperpanjang masa berlakunya dana otonomi khusus (Otsus) sebagaimana dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo di Lhokseumawe beberapa bulan yang lalu. Regulasi terkait dana Otsus tersebut diatur dalam pasal 183 UUPA.

“Kalau kita ingin dana Otsus untuk Aceh diperpanjang tentu harus merubah dulu pasal tersebut sebagai payung hukum bagi Pemerintah Pusat untuk memenuhinya. Presiden sekalipun tak akan bisa berbuat apa – apa, walaupun itu janjinya sendiri kalau UUPA belum direvisi,” sebutnya

Tiyonga berharap kedepan dana Otsus akan diberikan secara permanen tanpa batas waktu. Selama Aceh masih berstatus wilayah otonomi khusus dalam NKRI, selama itu pula dana Otsus harus diberikan oleh Pemerintah Pusat.

“UUPA adalah ‘konstitusinya’ Aceh. Jika dalam UUPA masih terdapat banyak kelemahan, bagaimana mungkin kita bisa membangun Aceh mencapai taraf kesejahteraan dan kemajuan. Semoga melalui revisi UUPA dapat menjawab harapan Mualem dan harapan seluruh rakyat Aceh agar semua isi MoU Helsinki dapat ditunaikan sepenuhnya oleh Pemerintah,” katanya.

Tiyong mengajak semua pihak melupakan perbedaan pilihan politik dalam Pemilu yang lalu. Sebagai rakyat Aceh harus mengenyampingkan isu politik nasional demi kepentingan Aceh yang lebih besar.
“Sekarang saatnya kita semua harus bersatu dalam spirit Keacehan untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh dimasa yang akan datang,” ujarnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.