Mercinews


Haji Uma Sesalkan Sikap Abai Pemerintah Terhadap Anak Disabilitas di Subulussalam

Jakarta, Mercinews.com – H. Sudirman, anggota DPD RI asal Aceh, menyesalkan sikap pejabat Dinas Sosial Kabupaten Subulussalam, terkait indikasi tindak pengabaian terhadap permohonan bantuan pendidikan yang diajukan oleh orang tua Rizki Megana Sagala, seorang anak penyandang disabilitas (tunatera).

Hal itu disampaikan senator yang populer disapa Haji Uma, Kamis (13/6/2019), menyikapi berita yang beredar dimedia terkait Rizki Megana Sagala.

Menurut Haji Uma, dinas terkait sejatinya harus mengakomodir permohonan bantuan pendidikan tersebut. Karena hal itu bagian kewajiban dari pemerintah melalui dinas terkait, khususnya Dinas Sosial.

“Seharusnya Dinas Sosial mengakomodirnya, jika kemudian alasannya bantuan yang diajukan tidak ada plot anggarannya disana, maka dapat bersinergi lintas dinas terkait lainnya. Bukan sebaliknya bersikap abai dan terkesan buang badan begitu saja”, tegas Haji Uma.

Baca juga:  Haji Uma Minta Pemerintah Daerah Serius Sikapi Aspirasi Rakyat Terkait PT EMM

Haji Uma melanjutkan, terkait layanan kepada penyandang disabilitas adalah bagian dari ranah kerja Dinas Sosial melalui Bidang Rehabilitasi. Semestinya diakomodir dan difasilitasi sebagai bagian tanggung jawab bidang kerjanya.

Menindaklanjuti masalah tersebut, Haji Uma mengaku telah meminta bantuan warga yang juga timnya di Subussalam untuk berkunjung dan bertemu orang tua Rizki guna menggali informasi atas duduk masalah sebenarnya guna pertimbangan tindak lanjut masalah tersebut.

“Kita sudah minta bantu tim dilapangan untuk bertemu dengan orang tua Rizki guna mendapat informasi detail terkait masalah dan kebutuhan untuk langkah upaya tindak lanjut bantuan”, ungkap Haji Uma.

Baca juga:  Haji Uma Dukung Terciptanya Dermaga Kopi di Bener Meriah

Diakhir pernyataan sikapnya, Haji Uma ingatkan bahwa pendidikan adalah hak yang wajib untuk dipenuhi oleh negara, baik melalui sekolah khusus atau sekolah inklusi. Hal ini amanah Pancasila pada sila kelima, Pasal 31 UUD 1945, pasal 40 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maupun Konvensi Internasional Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia.

“Jadi anak penyandang disabilitas memiliki hak bagi pendidikan berkualitas, tanpa diskriminasi dan menjadi tanggung jawab negara terhadap pemenuhannya. Pengabaian atas hak tersebut adalah bentuk tindak pelanggaran serius serta pengingkaran terhadap aturan konstitusi,” Jelas Haji Uma.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.