Mercinews

Aceh

Aceh Jadi Pelajaran Bagi Perdamaian Dunia

Foto: modus aceh

Banda Aceh, Mercinews.com – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KKBRI) di Yangon, mengadakan Training on Peace Process 24-25 Juli 2019 di Aceh dengan mengundang 10 (sepuluh) perwakilan dari Joint Ceasefire Monitoring Committee (JMC) Myanmar. Diadakan di suatu Hotel di Banda Aceh. Rabu, 24 Juli 2019.

Acara bertujuan memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral antara Indonesia, Aceh dan Myanmar, serta meningkatkan peran Indonesia dalam mendukung rekonsiliasi nasional dan proses perdamaian di Myanmar. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk menyediakan platform peningkatan kapasitas di bidang negosiasi proses perdamaian, resolusi konflik, serta program rekonstruksi pasca-konflik.

Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Myanmar, Irjen Pol Prof. Dr. Iza Fadri dalam sambutannya mengatakan, Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung rekonsiliasi nasional dan proses perdamaian di Myanmar.

“Pelatihan ini bertujuan untuk menyediakan platform peningkatan kapasitas di bidang negosiasi proses perdamaian, resolusi konflik, dan program rekonstruksi pasca-konflik, serta merupakan bagian dari upaya Indonesia dalam membantu penyelesaian isu di Rakhine State serta daerah lainnya seperti Kachin State, Chin State dan Shan State yang terus menerus dilanda konflik,” jelas Dubes itu.

Menurutnya, perdamaian di Aceh telah menjadi kisah sukses, yaitu dengan adanya Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung lama di Aceh. Sejak penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, semua pihak terus membangun kerja sama yang konstruktif untuk perdamaian berkelanjutan di Aceh.

“Aceh sebagai model yang baik dalam resolusi konflik. Proses perdamaian di Aceh menawarkan pelajaran yang sangat berharga bagi negara-negara yang terkena dampak konflik, termasuk Myanmar,” ungkap Iza.

Dubes RI berharap, kegiatan yang diselenggarakan ini tidak hanya akan membekali peserta dengan informasi, tetapi juga memperkuat peran peserta dalam kontribusinya terhadap rekonsiliasi nasional dan proses perdamaian di Myanmar, untuk stabilitas pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Myanmar.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam hal Ini diwakili Staf Ahli Gebernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Dr. Rahmat Fitri mengatakan, perdamaian Aceh merupakan contoh terbaik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di berbagai negara.

Baca juga:  Pangdam IM Terima Enam Pucuk Senjata Api Sisa Konflik dari Masyarakat

“Pandangan ini diperkuat dengan banyaknya utusan dari negara lain yang datang ke Aceh guna mempelajari proses damai yang berjalan di dareah ini. Bahkan tidak sedikit pula para peneliti menjadikan Aceh sebagai laboratorium untuk memperlajari konflik dan perdamaian. Meski demikian, keberhasilan itu bukan berarti bahwa proses perdamaian Aceh telah selesai,” jelasnya.

Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, baik itu yang sifatnya politis, sosial, maupun finansial. Semua itu adalah dinamika yang wajar terjadi di setiap wilayah post-conflict. “Lagi pula kalau kita berbicara perdamaian, rujukan kita bukan hanya menghentikan perang. Lebih dari itu, perdamaian harus mampu menciptakan sistem yang demokratis dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakatnya,” kata Rahmat.

Sebab Itu, pemahaman masyarakat tentang makna perdamaian harus kita perkuat. Sosialisasi tentang makna perdamaian itu mesti terus kita lakukan ke berbagai penjuru. Kita perlu membanyak lahirnya agen-agen perdamaian di masyarakat. Dengan memahami makna inti dari perdamaian, kita berharap Aceh terus berkembang menjadi daerah yang makmur dengan kesejahteraan masyarakatnya yang lebih baik.

Selain itu dia menjelaskan, tepatnya pada 15 Agustus 2019 kita akan merayakan perdamaian Aceh yang ke-15. Jika diibaratkan manusia, usia itu bisa digolongkan sebagai usia menjelang remaja.

“Memang belum bisa dikatakan sebagai usia matang, tapi setidaknya sudah mendekati masa-masa kematangan. Karena belum matang, maka potensi gangguan tetap saja ada. Dan kita tentu tidak ingin perdamaian ini terusik.

Sebab itu, semua fondasi perdamaian harus kita perkuat. Untuk memperkuatnya, kita perlu mendorong agar unsur-unsur yang ditetapkan dalam keadilan transisi (transitional justice), yaitu: Reformasi Institusi, Pengungkapan kebenaran, Rehabilitasi atau Reparasi bagi korban, serta Rekonsiliasi dapat dipenuhi. Jika kelima unsur ini dapat penuhi, perdamaian pasti lebih kokoh,” ungkapnya.

Keadilan transisi ini belum sepenuhnya berjalan di daerah kita. Beberapa di antaranya masih dalam tahap proses. “Misalnya soal pengungkapan kebenaran dan sebagainya. Hal ini bisa kita maklumi, sebab proses ini membutuhkan waktu yang panjang karena harus melalui proses verifikasi dan check and recheck,” lanjutnya lagi.

Baca juga:  TNI terima penyerahan 12 pucuk senjata api sisa konflik Aceh dari masyarakat

Di Aceh untuk menjalankan misi perdamaian, telah ada lembaga yang mengurusnya. Untuk pengungkapan kebenaran misalnya, kita memiliki Komisi Kebenaran dan Rekonsilisasi Aceh, sedangkan untuk kelanjutan proses reintegrasi ditangani oleh Badan Reintegrasi Aceh.

“Kita berharap kedua lembaga ini dapat bekerja dengan baik, sehingga seluruh proses transisi itu dapat terpenuhi. Selagi semua tahapan itu masih berjalan, sosialisasi tentang perdamaian harus terus kita lanjutkan dengan berbagai pola-pola baru. Sosialisasi itu tidak hanya menyangkut cara-cara menghindari konflik, yang lebih penting adalah mendidik masyarakat agar tahu cara memperkuat perdamaian,” harapnya.

Untuk menghindari konflik menurutnya, titik fokusnya lebih kepada cara-cara menangani kekerasan. Sedangkan membangun perdamaian, lebih berorientasi kepada upaya membuat situasi semakin kondusif agar pembangunan berjalan lebih baik lagi.

“Karena sentuhannya kepada pembangunan, maka semangat memperkuat perdamaian juga terkait dengan kepatuhan terhadap hukum, pemberdayaan ekonomi, menciptakan iklim investasi yang sehat, dan sebagainya.

Karena itu, sejalan dengan training on peace process yang kita laksanakan ini, saya berharap fokus utamanya menitik beratkan pada penguatan perdamaian untuk pembangunan. “Seperti kata pepatah, There will be
no economic prosperity without peace, tidak akan ada kesejahteraan tanpa suasana damai. Peace is at the heart of sustainable development,” jelas Rahmat.

Maka itu, dalam setiap pelatihan perdamaian, ada baiknya kita lebih banyak mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Saya setuju bahwa kita tidak boleh melupakan masa lalu. Masa lalu harus kita pahami, asal tidak dijadikan sebagai pemantik munculnya konflik baru.

“Prinsipnya, “Forgiveness without forgetting” memaafkan tapi tidak melupakan. Karena itu, jangan ada ‘provoke’ yang sifatnya memanas-manasi. Yang harusnya kita perkuat adalah ‘conciliate’ yang sifatnya menenangkan. Dan saya berharap training on peace ini menggunakan prinsip menenangkan untuk Aceh yang berkemajuan,” kata Staf Ahli hukum Itu.

 

Sumber: Modus Aceh

 

Comments