Hukum

Di Aceh Ada 1.362 Napi Bebas, Tapi Bagi Koruptor Sabar Dulu

Warga binaan (narapidana) di salah satu Lapas Banda Aceh saat dijenguk keluarga (Foto: ilustrasi)

Banda Aceh, Mercinews.com – Kini, seribuan lebih narapidana, tahanan dewasa dan anak-anak di Aceh, bisa bernafas lega dan kembali bersama keluarga.

Maklum, dalam waktu tak lama lagi, mereka akan dibebaskan dari “Hotel Prodeo”, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di seluruh Aceh.

Keputusan ini dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, karena situasi darurat yaitu wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Selain di Aceh, ada 29 ribu narapidana, tahanan dewasa, dan anak di negeri ini, yang mendapat pembebasan tersebut. Namun, ketentuan ini hanya berlaku bagi warga binaan yang telah menjalini dua per tiga dari hukuman yang diputuskan.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Wilayah Aceh, Meurah Budiman menyebut. Ada pun narapidana, tahanan, dan anak yang akan dibebaskan, sesuai keputusan Menkumham RI tentang pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integritas.

Tujuannya, mencegah dan menanggulangi penyebaran covid 19 yang tengah mewabah. “Ada 1.362 narapidana di Aceh yang akan dibebaskan lebih cepat,” kata Meurah Budiman, saat dihubungi Modusaceh.co, Kamis (2/4/2020).

Meurah Budiman menegaskan, pembebasan narapidana, warga binaan, dan anak tersebut diberikan kepada mereka yang telah menjalani dua per tiga masa pidana, dan anak yang sudah menjalani satu per dua masa pidana paling lambat 31 Desember 2020.

Narapidana dan anak tersebut akan diusulkan asimilasi di rumah sampai menunggu keluar SK pembebasan bersyarat yang sebelumnya telah diajukan pihaknya.

Ditanyai lebih lanjut, Meurah Budiman menjelaskan. Jumlah narapidana, dan tahanan di Provinsi Aceh sebanyak 8.493, termasuk anak di LPKA Banda Aceh. Sementara jumlah narapidana dan tahanan di Rutan Banda Aceh, Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebanyak 624 orang.

Baca juga:  Sudah 1.035 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Virus Corona di DKI Jakarta

Sedangkan narapidana dan tahanan di Lapas Kelas II A Banda Aceh, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar sebanyak 731 orang. Dan untuk anak di LPKA Banda Aceh, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar ada 1 orang.

Meurah Budiman mengatakan, pembebasan narapidana, tahanan, dan anak yang diberikan asimilasi dan integrasi di rumah itu, telah dilaksanakan sejak 31 Maret sampai 7 April 2020.

“Saat ini seluruh Lapas dan Rutan di Aceh sedang menyiapkan surat keterangan (SK) asimilasi dan surat pernyataan dari narapidana, bahwa asimilasi dilaksanakan di rumah, atau isolasi mandiri dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Meurah Budiman juga mengatakan, untuk narapidana karena kasus narkoba yang dipidana dibawah hukuman 5 tahun penjara, juga akan diberikan asimilasi. Sedangkan yang dihukum diatas 5 tahun lebih penjara, sesuai PP, Nomor: 99 Tahun 2012, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak diberikan asimilasi dan integrasi saat ini.

Untuk narapidana tindak pidana khusus seperti korupsi, menurut dia belum dapat diberikan asimilasi. Karena, hal itu berbenturan dengan PP 99. “Koruptor belum dapat (dibebaskan) karena PP 99, kita lagi menunggu direvisi PP 99 oleh Menkumham,” paparnya.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana, Anak melalui asimilasi dan integrasi, bertujuan mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Kepmen tersebut dikeluarkan dan ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Disis lain, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menyebut, pemerintah akan hemat biaya Rp260 miliar saat 30 ribu narapidana dibebaskan karena wabah corona.

Baca juga:  Diisukan Kembali Positif Virus Corona, Menhub Budi Karya Dalam Kondisi Sehat

Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produkasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Yunaedi menjelaskan. Dana tersebut itu berasal dari anggaran kebutuhan warga binaan pemasyarakatan (WBP). “Penghematan anggaran kebutuhan warga binaan pemasyarakatan mencapai Rp260 miliar,” kata Yunaedi dalam keterangan tertulisnya, dilansir dari antara.com, Rabu kemarin.

Ia juga menyebutkan, dana tersebut merupakan hasil penghitungan dari 270 hari, mulai April sampai Desember 2020. Lalu dikalikan Rp32 ribu biaya hidup makan, kesehatan, pembinaan dan lain-lain. Kemudian dikalikan 30 ribu orang.

Selain menghemat anggaran, Yunaedi juga menilai. Pembebasan narapidana dan anak tadi, akan berdampak pada turunnya angka kelebihan kapasitas atau overcrowding dalam Lapas, Rutan, dan LPKA.

Dalam Kepmen itu dijelaskan, sejumlah ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi. Pertama, narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020, dan anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020.

Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.

Selanjutnya, asimilasi dilaksanakan di rumah. Surat keputusan asimilasi ini diterbitkan Kepala Rutan, Kepala Lapas, dan Kepala LPKA.

Adapun ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas), yakni narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidana, serta anak yang telah menjalani setengah masa pidana.

Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan serta surat keputusan integrasi yang diterbitkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

[m/news]

Sumber: Modusaceh.co

Comments