Mercinews

Nasional

Disuruh Mundur Bila Perppu KPK Tak Terbit, Mahfud Md: Memang ICW Itu Siapa?

Jakarta, Mercinews.com – Menko Polhukam Mahfud Md merespons tantangan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk mundur jika tak mampu mendorong terbitnya Perppu KPK dalam 100 hari kerja. Mahfud menantang balik ICW.

“Saya beri 100 hari juga ke ICW untuk membuat pernyataan apapun yang terkait dengan itu,” kata Mahfud sambil tertawa di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Mahfud lalu melanjutkan kalimatnya. Dia mempertanyakan kapasitas ICW dalam membuat pernyataan itu.

“Memang ICW itu siapa?” ucapnya singkat.

Mahfud sebelumnya berbicara soal tuntutan diterbitkannya Perppu KPK oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud menyebut tinggal menunggu keputusan Jokowi karena semua sikap dan pandangannya sudah disuarakan.

“Kan sebelum saya jadi menteri soal Perppu KPK itu sudah sampai semua ke presiden. Ya nunggu presiden aja. Semua sikap saya, pandangan saya soal Perppu KPK dan pandangan masyarakat sudah disampaikan ke presiden semua. Jadi sekarang tinggal nunggu Presidennya,” ujar Mahfud seusai makan malam bersama para senior KAHMI di JW Mariot Hotel, Kuningan, Jakarta, Senin (28/10).

Sebelumnya, ICW berharap Menko Polhukam Mahfud Md mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK. ICW memberi batas 100 hari kerja di Kemenko Polhukam untuk menyelamatkan KPK.

Baca juga:  Mahfud MD: Tidak boleh ada referendum di Papua

“Maka dari itu, kita sangat berharap besar agar Prof Mahfud bisa terus konsisten mendorong lahirnya perppu bahkan kalau kita boleh memberikan limitasi waktu 100 hari program kerja dari Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan harus bisa benar-benar peka dengan masalah situasi politik dan hukum salah satunya adalah menyelamatkan KPK,” kata peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana, dalam konferensi pers di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (28/10).

Kurnia mengatakan Mahfud harus mundur bila dalam 100 hari menjabat Perppu KPK tak kunjung terbit. ICW menilai Mahfud merupakan pihak yang gencar berbicara tentang pemberantasan korupsi.

Baca juga:  Mualem Sebut Pernyataan Mahfud MD Sakiti Rakyat Aceh

“Jika 100 hari tidak ada regulasi yang benar atau yang baik di pandang masyarakat untuk segera meredakan beberapa demonstrasi terkait pelemahan KPK, maka seharusnya Prof Mahfud mengundurkan diri jika tidak bisa menyelamatkan KPK dalam waktu 100 hari. Saya rasa 100 hari waktu yang tepat untuk diberikan publik kepada Mahfud Md karena selama ini Mahfud Md dikenal sebagai figur yang pro terharap pemberantasan korupsi,” ujarnya. [m/]

Comments