Mercinews

Aceh

Ditunjuk oleh Irwandi Yusuf Jadi Sekjen PNA, ini Kata Muharram Idris

Muharram Idris
Sekretaris Jenderal Partai Nanggroe Aceh, Muharram Idris

Banda Aceh, Mercinews.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nanggroe Aceh (PNA) Muharram Idris mengatakan sedang intens melakukan konsolidasi paska ditunjuk oleh Ketua Umum PNA Irwandi Yusuf sebagai Sekjen, menggantikan Miswar Fuadi.

“Hal ini penting, karena semua pihak yang terlibat di internal telah bekerja keras selama ini sehingga PNA jadi besar,” katanya, Sabtu (24/8/2019).

“Soal ada masalah, itu bisa diselesaikan dengan musyawaran dan mufakat.”

Selain konsolidasi ke dalam, Muharram juga terus membangun komunikasi eksternal terutama dengan Partai Aceh.

“Ini menyangkut dengan kelanjutan koalisi Aceh Bermartabat II,” katanya.

Sementara tentang reaksi sejumlah pengurus terhadap keputusan ketua umum menunjuk dirinya sekjen dan Darwati A Gani sebagai ketua harian PNA, kata Muharram, hal itu sah sah-sah saja.

Baca juga:  PNA Diprediksi Raih Tiga Kursi di DPRK Banda Aceh

“Mungkin ada kekecewaan. Tapi itukan harusnya tidak terjadi, karena dalam partai politik (pergantian pengurus), itu adalah hal biasa,” katanya.

Menurut dia, pergantian dilakukan karena ketua umum menilai ada sesuatu yang tidak sesuai dengan AD/ART PNA selama ini.

“Sehingga menjadi pertimbangan ketua umum mengambil keputusan itu. Keputusan itu juga setelah ketua umum berkonsultasi dengan Mahkamah Tinggi PNA. Apakah itu bertentangan? Ternyata tidak. Ada kajian-kajian, bukan serta merta. Karena saya juga ikut, bahkan ada sharing pada saya,” katanya.

Soal ada yang menyuarakan statusnya yang bukan kader PNA, Muharram juga mengaku heran. Sebab, dia merupakan salah satu deklarator atau pendiri PNA.

Baca juga:  KPK Siap Hadapi Praperadilan Wakil Ketua PNA Banda Aceh

“Kami punya hak. Jadi saya heran juga kalau ada suara-suara yang mengatakan saya bukan kader. Mungkin pengetahuan mereka itu tidak sampai ke situ,” katanya.

Soal gerakan untuk melakukan kongres luar biasa, kata Muharram, hal itu juga tidak mudah.

Mungkin ada buat rencana-rencana, tapi kalau menurut aturan, tidak semudah itu. Kongres luar biasa itu, bisa dilakukan bila keputusan yang diambil oleh ketua umum itu dilakukan secara tidak sah. Tapi keputusan yang diambil ini, sudah sah. Sesuai dengan AD/ART PNA, kata Muharram.