Aceh

DPRA Minta Pemerintah Aceh Siapkan Skema Jaring Pengaman Sosial

Ketua Komisi V DPR Aceh, M. Rizal Fahlevi Kirani

Banda Aceh, Mercinews.com – Ketua Komisi V DPR Aceh, M. Rizal Fahlevi Kirani menyampaikan apreasiasi kepada Pemerintah Aceh atas kegiatan distribusi sembako untuk masyarakat yang terdampak kebijakan penanggulangan virus corona (Covid-19) di Aceh.

“Walaupun sudah agak terlambat, mungkin karena menunggu selesai sablon logo Pancacita yang berwarna itu belum selesai, makanya terlambat mendistribusi bantuan sembako kepada masyarakat. Namun demikian, kita berharap bantuan sembako tersebut dapat meringankan beban sebagian rakyat Aceh,” kata M. Rizal Fahlevi Kirani, melalui siaran pers pada media ini, Sabtu sore di Banda Aceh.

Selain itu, politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) juga meminta Pemerintah Aceh agar bekerja lebih serius lagi, tidak cukup hanya distribusi Sembako semata. “Apalagi jumlah kepala keluarga (KK) tergolong yang dibantu tergolong sangat kecil,” ujar Fahlevi.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh mulai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) pangan atau Sembako untuk 61.584 kepala keluarga (KK) yang terdampak corona atau Covid-19 di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di halaman Kantor Dinas Sosial Aceh, Kamis lalu.

“Kami menduga jumlah masyarakat terdampak Covid 19 yang butuh dukungan Sembako atau BLT dari Pemerintah Aceh jauh lebih besar angkanya daripada angka distribusi Sembako kemarin. Kami mendapat informasi, Pemko Banda Aceh mengusulkan penerima bantuan Sembako ke Pemerintah Aceh sebanyak 17 ribu lebih KK. Namun yang diterima hanya 3000-an saja, jauh dari kebutuhan. Saya pikir itulah cerminan kondisi riil masyarakat di seluruh Aceh,” ungkap Fahlevi.

Baca juga:  Ini Perolehan Suara Sementara untuk DPRA Dapil V Lhokseumawe

Itu sebabnya, Komisi V DPR Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh untuk menyiapkan skema Jaring Pengaman Sosial (JPS) secara konferehensif.

Alasannya, jika melihat realitas perekonomian masyarakat saat ini, diperkiraan ada 200 ribu sampai 300 ribu KK yang harus dibantu dalam skema JPS.

“Karena itu Dinas Sosial Aceh harus segera meng-update data masyarakat yang terdampak. Jangan sampai nanti menimbulkan gejolak sosial di masyarakat,” jelas dia.

Masih kata Fahlevi. “Kami meminta nominal bantuan yang diberikan minimal Rp500 ribu per KK. Skemanya penyalurannya bisa BLT atau kombinasi Sembako dengan uang tunai. Misal sembako senilai Rp250 ribu. Sisanya diberikan diberikan dalam bentuk uang tunai,” usul dia.

Fahlevi juga menyarankan. “Distribusi Sembako atau BLT harus jadi prioritas utama dalam anggaran realokasi APBA 2020 untuk penanggulangan Covid 19. Karena itu jangan pula Pemerintah Aceh nantinya berupaya agar jumlah penerima seminim mungkin, padahal fakta dilapangan banyak rakyat yang sangat kesulitan”.

Baca juga:  Provinsi Aceh Raih Peringkat 5 Terbaik Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019

Pihaknya mendesak Pemerintah Aceh agar segera memfinalisasi calon penerima bantuan. Sehingga begitu anggaran realokasi APBA 2020 disetujui Mendagri, bantuan tersebut dapat segera disalurkan. Apalagi menjelang bulan ramadhan.

“Tentu masyarakat kita sangat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan bulan puasa. Status Aceh saat ini tanggap darurat, jadi Pemerintah Aceh harus membiasakan diri untuk bekerja dalam waktu sangat cepat”.

Tak hanya itu, semua sumber daya dan potensi yang ada di Pemerintah Aceh harus benar-benar fokus pada upaya percepatan penanggulangan Covid 19.

“Untuk sementara hentikan dulu upaya menyandarkan pencitraan pihak-pihak tertentu pada program Pemerintah Aceh. Jangan sampai menimbulkan polemik yang tidak perlu ditengah masyarakat. Seperti perubahan warna Lambang Aceh atau Pancacita dalam kegiatan pelepasan bantuan Paket Sembako kemarin. Ini tentu sangat kontra produktif ditengah upaya kita menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam melawan ancaman wabah corona,” kritik Fahlevi

[m/news]

 

Sumber: Modusaceh.co

Comments