Mercinews

Aceh

DPRA: Tidak Ada dalam Sejarah Silpa Ditarik Kembali ke Jakarta

Anggota DPRA Kautsar

Banda Aceh, Mercinews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Kautsar mengatakan tidak ada dalam sejarah kalau uang silpa Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) ditarik ke Jakarta.

“Terjadi salah paham tentang Silpa APBA 2018. Informasi awam di masyarakat uang tak habis terpakai itu dibawa pulang ke Jakarta,” kata Kautsar, Rabu (26/6).

Ia menjelaskan informasi yang benar uang tersebut tidak ditarik ke Jakarta, tapi akan dimasukkan kembali ke APBA 2020.

“Tak ada dalam sejarah silpa ditarik kembali ke Jakarta,” tegasnya.

Artinya, kata Politisi Partai Demokrat itu, APBA 2020 akan lebih besar dibanding tahun sebelumnya karena ada muatan Silpa.

Baca: Jubir Pemerintah Aceh: Karena Pergub, Serapan APBA 2018 Sudah Maksimum

“Lantas kenapa Silpa bisa terjadi dengan angka fantastis. Pelajaran yang bisa kita petik bersama adalah, Silpa 2018 terjadi karena Pergub APBA 2018 tidak dipersiapkan dengan baik. Pergub APBA persis seperti hukum perceraian; dibolehkan tapi agama tidak menghendakinya,” ujarnya.

Baca juga:  Kuota 120 Persen Bisa Terwujud Apabila DPRA dan Gubernur Sama Pandangan

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Bustami juga mengatakan dalam struktur APBD, silpa adalah hal yang berkaitan erat dengan masalah pembiayaan. Pembiayaan itu sendiri merupakan penerimaan yang perlu digunakan kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya.

“Dalam hal penganggaran yang dilakukan pemerintah melalui APBD, silpa terdiri dari komponen penerimaan dan pengeluaran pembiayaan ini, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus APBD baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya,” kata Bustami.

Dikatakan Bustami, penjelasan surplus atau defisit dapat dilihat pada Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

“Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang salah satu komponennya adalah sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) daerah tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang APBD dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Baca juga:  Anggaran Belanja Aceh Tahun 2019 Direncanakan Rp15,7 Triliun

Bustami menambahkan, dalam Pasal 70 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jelas disebutkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah salah satunya bersumber dari silpa, dimana pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya pembiayaan neto dimaksud digunakan untuk menutup defisit anggaran dalam APBD.

“Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa silpa yang diperhitungkan setiap tahun anggaran bukan dikembalikan kepada Pemerintah Pusat, melainkan hanya dilaporkan sebagaimana yang telah kita lakukan beberapa waktu lalu dan selanjutnya silpa tersebut dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan di daerah setiap tahun anggarannya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

 

Sumber: Ajnn.net

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.