Nasional

Fachrul Razi Ingin di Aceh Ada Bioskop Lagi, Penonton Laki-laki dan wanita Dipisah

Menteri Agama Fachrul Razi. di Asrama Haji Banda Aceh

Jakarta, Mercinews.com – Menteri Agama Fachrul Razi berharap agar bioskop diizinkan beroperasi kembali di Aceh.

Menurut dia, kehadiran tempat nonton film terkini itu bisa dimulai dengan bioskop berfasilitas kursi pemisah antara penonton laki-laki dan perempuan.

Tujuannya, agar penerapan syariat Islam di Aceh tidak terganggu.

“Saya ingin menyarankan di Aceh, tapi belum saya bilang. Mungkin di Aceh bisa ada bioskop yang dimulai dengan (kursi penonton) laki-laki dan perempuan dipisah,” kata dia saat wawancara bersama Tribun Network, di Kantor Kementerian Agama RI, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020).

Sejauh ini ia mengatakan, negara seperti Arab saudi yang notabene menerapkan syariat Islam memiliki bioskop.

Menag berharap, keinginannya itu tidak disalahartikan terlalu jauh.

“Di Arab Saudi biasa kaya Indonesia enggak dipisah (kursi bioskopnya).

Tapi kalau Aceh dipisah bagus juga.

Dengan menonton, wawasan dan pikiran bisa terbuka,” ungkap mantan Panglima TNI ini.

Keinginan agar di Aceh dihadirkan kembali bioskop diungkap Fachrul, ada saat ia mengunjungi negara maupun kota-kota di Timur Tengah.

Sebelumnya, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, mengatakan pihaknya tidak menyebutkan bahwa bioskop tidak bisa dibangun di Banda Aceh, namun untuk membangun bioskop itu harus menunggu restu dari Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU).

“Kalau sepanjang mereka (MPU) sudah oke, ya, kita.. saya oke saja (membangun bioskop di Banda Aceh, red),” katanya di Banda Aceh.

Hal itu disampaikan Aminullah menanggapi pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi beberapa waktu lalu yang heran di Aceh bioskop tidak memiliki izin operasi, sedangkan di Jeddah Arab Saudi terdapat dua bioskop.

Melansir Antara, Aminullah menyebutkan Pemko Banda Aceh tidak menolak jika ada rencana pembangunan bioskop di ibu kota Aceh tersebut.

Namun, sebelum dilakukan pembangunan tentu pihaknya lebih dulu akan melakukan penelitian terkait pelaksanaan bioskop di negara Islam.

“Kalau kami tidak mengatakan (Banda Aceh) tidak bisa (membangun bioskop), kita akan melihat negara maju dan negara Islam bagaimana cara pelaksanaannya, jadi nanti setelah itu kita sepakati juga dengan MPU,” katanya.

Sebelumnya, Aminullah juga pernah menyebutkan bahwa pemerintah kota akan menyiapkan qanun (perda) terlebih dahulu jika ada investor yang berencana ingin membangun bioskop di Banda Aceh.

Baca juga:  Plt Gubernur Aceh Minta Pembangunan Rumah Duafa Segera Dilaksanakan

“Iya kita begini, kalau nanti sudah ada wacana investor membangun bioskop maka kita sebelumnya akan menyiapkan qanun dulu,” katanya.

Pembuatan qanun tersebut sangat penting untuk mengatur berbagai hal yang menyangkut dengan pengoperasian bioskop di Aceh.

“Setelah siapkan qanun, kita juga lihat negara-negara Islam bagaimana perlakuan terhadap bioskop, jadi supaya ini tidak menyalahi.

Misalnya, seperti di Brunei Darussalam kalau ada bioskop bagaimana, di Arab Saudi juga bagaimana,” katanya.

Sementara tu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Teungku Faisal Ali mengkritisi pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Agama Fachrul Razi soal bioskop yang tidak ada di Aceh.

Melansir CNN, Menurut Faisal, saat ini bioskop belum dibutuhkan oleh masyarakat Aceh.

Sehingga, kata dia, bioskop tidak perlu di bangun, apalagi dengan alasan untuk hiburan.

Kita di Aceh melihat bioskop tidak ada sesuatu yang manfaat, jadi saya rasa tidak perlu dibangun bioskop.

Kalau dibilang untuk hiburan, masyarakat Aceh banyak sekali bentuk hiburan yang lainnya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (06/01).

Ia juga menyesalkan soal pernyataan Menag Fachrul Razi yang membandingkan Aceh dengan Jeddah.

Faisal berpendapat, hal itu tidak dalam kapasitas Menteri untuk membandingkan kedua daerah tersebut.

“Jadi makanya saya kira tidak substansi Kementerian Agama membanding-bandingkan Aceh dengan Jeddah.

Jadi kita di Aceh, belum tentu semua yang ada di daerah lain, negara lain, cocok dengan kita, belum tentu,” ujar Faisal.

Seperti diberitakan, Pemerintah Arab Saudi telah memutuskan untuk membuka kembali operasional bioskop di dalam negeri.

Keputusan itu menandai berakhirnya larangan bioskop selama tiga dekade lebih.

Dewan Komisi Umum untuk Media Audiovisual (Board of the General Commission for Audiovisual Media/GCAM), yang diketuai oleh Menteri Kebudayaan dan Informasi Saudi, Awwad Alawwad, mengatakan izin untuk bioskop mulai diberlakukan pada Maret 2018.

“Sebagai regulator industri, GCAM telah memulai proses perizinan bioskop di Kerajaan Saudi.

Kami berharap bioskop pertama dibuka pada bulan Maret 2018,” katanya dalam pernyataan pers, Senin (11/12/2017), seperti dikutip Arab News.

Baca juga:  Siswa SMK Aceh Diklat di PT. Innovam Indonesia

“Membuka kembali bioskop akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan diversifikasi.

Dengan mengembangkan sektor budaya yang lebih luas, kami akan menciptakan kesempatan kerja, serta memperkaya pilihan hiburan di Saudi,” tambah Alawwad.

Bioskop-bioskop komersial di negera ini kembali dibuka setelah dilarang beroperasi selama 35 tahun.

“Ini menandai momen penting dalam pengembangan ekonomi kultural di Kerajaan,” ujar Menteri Budaya dan Informasi, Awwad Alawwad.

Pemerintah Arab Saudi berharap, dengan beroperasinya bioskop-bioskop ini akan menjadi katalis pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi, serta menciptakan kesempatan baru.

Selain itu, warga Arab Saudi memiliki pilihan hiburan baru. Adapun bioskop perdana ini kembali dibuka pada 18 April 2018.

Untuk melayani populasi penduduknya yang lebih dari 32 juta, Saudi akan mendirikan 350 bioskop dengan lebih dari 2.000 layar hingga 2030.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari program reformasi sosial dan ekonomi Vision 2030 yang bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran rumah tangga Kerajaan Saudi dalam kegiatan budaya dan hiburan.

Pengeluaran rumah tangga di kedua bidang itu diperkirakan akan meningkat dari 2,9 persen menjadi enam persen pada tahun 2030.

Sejauh ini, di bawah kendali Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Saudi telah mendorong reformasi di bidang sosial dan ekonomi dengan berbagai kebijakan, seperti memperbolehkan diselenggarakannya konser dan bentuk hiburan lain untuk memenuhi keinginan mayoritas penduduk usia muda hingga mencabut larangan mengemudi mobil bagi perempuan.

Pemerintah Saudi mengatakan kebijakan membuka bioskop diprediksi menyumbang lebih dari 90 miliar riyal ($24 miliar) dan menciptakan lebih dari 30 ribu lapangan kerja dengan 300 bioskop dan sekitar 2.000 layar yang akan dibangun di negara ini pada 2030.

Diizinkannya bioskop beroperasi juga berarti terbukanya kesempatan bagi sineas Saudi untuk unjuk gigi.

Dewasa ini, karya-karya sutradara Saudi banyak yang diakui secara global.

Salah satunya adalah Haifaa al-Mansour dengan filmnya Wadjda (2012) yang masuk nominasi Oscar atau Mahmoud Sabbath lewat garapannya berjudul Barakah Meets Barakah (2016) yang diputar di Netflix.[m/]

Comments