Mercinews

Aceh

Iuran BPJS Naik 100 Persen, Mahasiswa Aceh Barat Galang Koin

Meulaboh,Mercinews.com – 24 Oktober 2019 lalu, Presiden Joko Widodo mendatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor; 75 tahun 2019 tentang Perubahan Perpres nomor 82 tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan bahwa kenaikan 100 persen iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang dimulai Januari 2020.

Kebijakan ini untuk mengurangi defisit anggaran. Namun, dinilai akan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, sebab himpitan ekonomi yang dirasakan seperti, sulitnya mendapatkan kerja, menjadi pemicu tak bisa memenuhi yang diinginkan negara.

Sebagai bentuk protes, mahasiswa di Kabupaten Aceh Barat yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA) melakukan aksi galang koin untuk mengurangi beban defisit yang dialami BPJS.

Baca juga:  Curi mesin kilang padi milik desa, tiga warga Aceh Barat ditangkap Polisi

Sebagai bentuk sindiran, koin yang terkumpul nantinya akan diserahkan kepada BPJS, 12 November 2019 bertepatan hari Kesehatan Nasional.

“Kita masih ingat beberapa kejadian masalah kesehatan seperti, penolakan perawatan terhadap pasien miskin, buruknya pelayanan kesehatan, penahanan bayi untuk dibawa pulang oleh rumah sakit, dan kejadian-kejadian lainnya. Apabila kenaikan iuran ini tetap dilaksanakan maka akan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan jaminan kesehatan,” kata Koordinator Aksi, Mohammad Abrar, seperti dilansir Modusaceh.co, Senin (11/11/2019).

Mirisnya kata dia, kondisi naiknya iuran BPJS, pemerintah malah membeli mobil dinas untuk para menteri serta mengalokasikan dana hingga triliunan rupiah untuk membangun ibu kota baru. Padahal dana dengan jumlah besar itu tersebut bisa di gunakan untuk menutupi devisit anggaran yang sedang dialami lembaga jaminan sosial itu, sehingga tak lagi masyarakat yang menjadi beban.

“Kita mendesak pemerintah pusat untuk melakukan penghapusan sistem BPJS Kesehatan yang telah mengkhianati UUD 1945 dan Pemerintah Aceh mengembalikan sistem jaminan kesehatan dari jaminan kesehatan nasional ke jaminan kesehatan Aceh. Aceh daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat secara mandiri,” jelas Abrar.[m/]

Baca juga:  PA Aceh Barat target raih 17 kursi di Pemilu 2019

 

Comments