Mercinews

Politik

Kader PDIP Gugat Megawati ke Pengadilan Negeri Banda Aceh

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri,

Banda Aceh, Mercinews.com – Kader PDI Perjuangan Imran Mahfudi, resmi mendaftarkan gugatan sengketa internal partai terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Mahkamah Partai PDI Perjuangan dan DPD PDIP Prov Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Selasa (11/2).

Gugatan tersebut telah teregister dengan nomor perkara 10/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN-BNA. Imran Mahfudil mengatakan persoalan yang menjadi alasan diajukannya gugatan ke pengadillan adalah terkait masalah pelaksanaan konferda V PDI Perjuangan Aceh pada Agustus tahun lalu. Pasalnya salah satu kewenangan konferda adalah membentuk kepengurusan partai, namun yang terjadi, DPP partai langsung menunjuk Muslahuddin Daud sebagai Ketua PDI Perjuangan Aceh tanpa proses pemilihan atau musyawarah mufakat dengan peserta konferda.

“Ini adalah pelanggaran terhadap anggaran dasar partai sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (3). DPP partai telah mengambil alih kewenangan yang dimiliki forum konferda untuk menentukan ketua DPD Partai,” kata Imran. Bahkan, yang lebih aneh lagi, kata Imran, Muslahuddin Daud hanya diusulkan oleh 1 DPC, namun DPP tetap menunjuk yang bersangkutan sebagai Ketua DPD.

Baca juga:  Di Saat Megawati Cueki dan Tak Bersalaman dengan Surya Paloh

Menurutnya akibat pelanggaran terhadap anggaran dasar tersebut, kepengurusan yang dihasilkan dari konferda asal-asal itu tersebut menjadi tidak sah, sehingga seluruh tindakan mewakili partai menjadi tidak sah, termasuk mewakili DPD PDIP Aceh pada Kongres V PDIP di Bali tanggal 8-10 Agustus 2019.

“Dan dikarenakan adanya peserta kongres yang tidak sah, berakibat pada tidak sahnya pelaksanaan Kongres V PDI Perjuangan,” ungkapnya. Imran menjelaskan di dalam petitum gugatan disamping meminta majelis hakim menyatakan tidak sah Konferda V PDIP Aceh, juga meminta agar dinyatakan tidak sah kongres V PDIP.

Selain itu, kata Imran, gugatan tersebut juga memohon ada adanya putusan provisi, berupa penangguhan pemberlakuan SK DPP PDIP Nomor 33/KPTS-DPD/DPP/IX/2019 Tentang susunan pengurus PDIP Aceh periode 2019-2024 dan untuk mengisi kekosongan kepengurusan, meminta untuk menyatakan kepengurusan PDIP Aceh masih sah di bawah kepemimpinan Karimun Usman sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

“Sebelum melayangkan gugatan ke pengadilan negeri, saya telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Mahkamah Partai pada tanggal 8 Agustus 2019, namun sayangnya sampai dengan saat ini Mahkamah Partai belum mengadili permohonan tersebut,” uajrnya.

Baca juga:  Wakil Ketua PDIP Aceh Minta Raqan Poligami Tidak Terburu-buru disahkan

Padahal, tambah Imran, sesuai ketentuan UU Partai Politik, Mahkamah Partai wajib mengadili dalam jangka waktu enam puluh hari. “Sebetulnya terkait persoalan ini, saya lebih senang apabila menempuh upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai, namun karena Mahkamah Partai pun tidak tunduk pada ketentuan UU, tidak ada pilihan bagi saya selain membawa persoalan ini ke pengadilan,” tegasnya.

[m/]

 

Sumber: Ajnn.net

Comments