Mercinews

Aceh

Kapolresta Banda Aceh Sebut Tak Ada Pemukulan, Iskandar Alfarlaky: Itu Tidak Benar

Iskandar Usman Alfarlaky
Ketua Fraksi Partai Aceh DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky

Banda Aceh, Mercinews.com – Ketua Fraksi Partai Aceh DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky, mengatakan pihaknya turut menyesalkan apa yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPRA.

Dia mengatakan apa yang menimpa Azhari atau akrab disapa Cage tersebut jelas-jelas terekam dalam video dan kemudian viral di media sosial. Hal tersebut disampaikan Iskandar Usman Alfarlaky kepada Acehsatu.com, Sabtu (17/8/19)

“Apa yang disampaikan oleh Kapolresta Banda Aceh bahwa tidak ada pemukulan terhadap Azhari Cage, adalah tidak benar. Dan video itu sendiri tadi siang sudah diserahkan kepada penyidik Polda Aceh, beberapa staf Komisi I juga sudah dimintai keterangan,” katanya.

Iskandar mengatakan dalam hal penanganan aksi mahasiswa maupun masyarakat di kepolisian biasanya berada di bawah tanggung jawab Unit Dalmas.

Polisi menurutnya juga memiliki standar operasional prosedur sendiri.

“Khusus di Polda Aceh, SOP penanganan unjuk rasa ini sudah ada, dari Mabes Polri juga sudah ada, jadi nanti proses penanganan kasus pemukulan ini akan kita serahkan kepada pihak Propam Polda Aceh,” ungkap Iskandar.

Baca juga:  Maulana Suryadi Meninggal Saat Demo di DPR, Polisi Beri Amplop Rp 10 Juta

Politisi dari Aceh Timur ini juga menyebutkan fungsi DPRA sama halnya dengan anggota DPRD di provinsi lain di seluruh Indonesia, tetap melekat pada ketentuan perundang-undangan.

Fungsi DPRA di Aceh juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Apa yang dilakukan oleh rekan kami, Azhari Cage dalam menerima para mahasiswa itu adalah mewakili daripada pimpinan DPRA yang merupakan perintah resmi yang diterimanya melalui telepon,” kata Iskandar.

Atas perintah tersebut, Azhari Cage yang menjabat sebagai Ketua Komisi I Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan DPR Aceh kemudian menindaklanjuti perintah tersebut untuk menerima pengunjuk rasa soal Bendera Aceh.

Dia menyebutkan apa yang dilakukan Azhari Cage dalam kasus tersebut merupakan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR Aceh yang melekat.

Baca juga:  Polda Aceh Selidiki Aktor Dibalik Upaya Menaikkan Bendera Bulan Bintang di DPRA

Iskandar kemudian merujuk Pasal 338 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa, “anggota DPR Kabupaten/Kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan, penyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis, di dalam rapat DPR.

Kabupaten/Kota atau di luar rapat DPR Kabupaten/Kota berkaitan dengan fungsi tugas dan kewenangan DPRK.”

“Merujuk hal ini, apa yang dilakukan oleh Azhari Cage sebagai Ketua Komisi I DPRA atau sebagai anggota Fraksi Partai Aceh sudah sangat tepat. Karena itu kami bersepakat seluruh lintas Ketua Fraksi DPRA meminta kearifan dari Kapolda untuk menindak, mengusut secara tuntas, oknum-oknum kepolisian yang bertindak di luar prosedur penanganan aksi demonstrasi yang berakibat pada pemukulan terhadap Azhari Cage dan teman-teman mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi,” ujar Iskandar.

Comments