Mercinews

Editorial

Kekayaan Arun dan Nasib Menyedihkan Warga Blang Lancang dari 1978 Hingga Kini

PT Arun NGL di Desa Blang Lancang Kec. Muara Satu, Lhokseumawe

Mercinews.com – Sejumlah warga Blang Lancang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Blang Lancang (Ikbal) berunjuk rasa di depan pintu gerbang eks PT Arun LNG, Senin (26/8/2019).

Warga membentangkan spanduk, “Pak Presiden, Cabut Konsensi PT BAS & PT PHE yang ingin menghilangkan hak atas tanah kami masyarakat Blang Lancang”.

“Pak Presiden, tolong kami, laksanakan reformasi BUMN”.

“Kami menuntut keadilan di atas tanah leluhur kami”.

Itu sejumlah potongan kalimat yang ditulis di atas spanduk, poster yang menyiratkan kepedihan mendalam atas nasib mereka.

Pasalnya, persoalan Blang Lancang adalah lokasi tanah yang dijadikan sebagai pusat eksplorasi migas di Aceh Utara dan Lhokseumawe.

Seperti kita tahu, PT Arun yang beroperasi sejak 1978 PT Arun NGL merupakan perusahaan yang mampu menghasilkan gas alam cair dan telah mengekspor ke berbagai negara, seperti Jepang, Korea dan Amerika Serikat.  sudah meraup keuntungan migas tak terhingga. Kekayaan yang dikumpulkan sudah mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga:  Kisah Pilu Nabila asal Simeulue, Bocah Miskin Alami Gizi Buruk hingga Bocor Jantung

Perusahaan itu merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina, yang berlokasi di Desa Blang Lancang Kec. Muara Satu, Lhokseumawe. Saat sekarang ini memiliki 6 unit train pengolahan gas.

Dari tahun ke tahun, warga masih terus menuntut sejumlah kasus ganti rugi tanah yang dari dulu belum tuntas.

Ketua Ikbal, Teuku Sultan Jufri kepada wartawan mengatakan, aksi warga karena PT BAS dan PT PHE tidak pernah melibatkan mereka sebagaii keluarga pemilik lahan Blang Lancang.

Bahkan, pekerjaan outscoring sekalipun mereka tidak pernah dilibatkan.

Sebenarnya, meski sudah hengkang, bekas lokasi PT Arun LNG itu kini digunakan sejumlah perusahaan migas seperti PT Perta Arun Gas (PAG), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), dan PT BAS.

Baca juga:  11.723 warga miskin di Aceh Barat terima dana ZIS Rp8,21 miliar

Pada Oktober 2014, warga Blang Lancang ini pernah berdemo menuntut ganti rugi lahan.
Ada sekitar 542 kepala keluarga yang mengaku bekas warga Blang Lancang dan Rancong minta direlokasi, hal ini sebenarnya sudah disepakati sejak tahun 1978 di mana mereka dijanjikan bakal dibuatkan perkampungan baru.

Tapi nyatanya hingga masa operasional PT Arun berakhir, janji tersebut tak kunjung terealiasasi.
Alhasil masyarakat menyatakan kecewa terhadap kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun PT Pertamina dan PT Arun.

Alih-alih menyelesaikan proses ganti rugi dan relokasi, persoalan ketimpangan, kesenjangan sosial tak pernah diselesaikan.

Hingga kini, Senin kemarin, warga Blang Lancang kembali bersuara. Berteriak, meronta, melawan atas semua ketimpangan yang sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

Entah kapan nasib malang warga Blang Lancang ini akan berakhir?  dikutip Dari Acehsatu.com