Nasional

Ketua PKS: KPK Sekarang Giginya Tanggal Dua

Mardani Ali Sera

Jakarta, Mercinews.com – Ketua DPP PKS Mardani Ali Seramenyoroti kinerja KPK saat ini. Dia mengatakan 2 ‘gigi’ KPK sudah tanggal atau copot.

Hal tersebut disampaikan Mardani dalam Sarasehan Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) #16 yang bertajuk ‘Indonesia Maju: Prasyarat Nirkorupsi’, di Sekretariat DN-PIM, di Jalan Warung Jati Timur Raya, Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2020). Diskusi ini dihadiri Ketua Umum DN-PIM Din Syamsuddin, Peneliti ICW Tama S Langkun dan Akademisi DN-PIM Chusnul Mariyah.

“Sekarang KPK kita giginya tanggal 2, menurut saya. Satu karena undang-undang yang baru ini. Saya termasuk yang menolak ya karena gini…,” kata Mardani di lokasi.

Lebih lanjut Mardani menjelaskan ‘gigi’ KPK hilang karena adanya revisi Undang-Undang KPK. Hal ini menurutnya membuat KPK harus mengajukan surat untuk melakukan penyadapan dan membuat status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga:  DPRA Surati Jokowi Teruskan Terkait Aspirasi Mahasiswa Minta Perppu KPK

“Sekarang ini untuk nyadap, Tama (Peneliti ICW) lebih paham, harus izin tertulis. Nggak tertulis aja bisa bocor, apalagi tertulis. Yang lebih berat menurut saya dengan undang-undang yang baru seluruh pegawai KPK masuk ke ranah ASN,” ujar Mardani.

Sementara itu, Mardani juga menyebut adanya kemungkinan peluang korupsi dalam Omnibuslaw. “Yang kedua saya ingin angkat peluang ada korupsi besar di undang-undang yang disebut Omnibuslaw. Undang-undang Omnibuslaw, Cipta Lapangan Kerja,” ujar Mardani.

Menurut Mardani, seharusnya undang-undang induk Omnibuslaw tetap, sementara undang-undang yang bermasalah dijadikan satu. Dia mengatakan versi Omnibuslaw saat ini dapat menyebabkan korupsi yang tidak terprediksi.

Baca juga:  JK Ingatkan Pejabat Daerah: Jangan Lobi Nanti Ditangkap KPK

“Menurut kami Omnibuslaw itu undang-undang induknya tetap, pasal-pasal yang bermasalah di beberapa undang-undang dikumpulkan jadi satu. Jangan malah.. yang versi sekarang seluruh 79 undang ini akan batal dengan sendirinya dengan ada undang-undang Omnibuslaw,” kara Mardani

“Kalau ini yang terjadi maka bisa ada kekosongan, bisa ada demikian banyak unpredictable korupsi,” sambungnya.

Selain itu, Mardani juga menyebut presiden belum mengeluarkan surat atau amanat presiden untuk RUU Omnibuslaw hingga saat ini.

“Satu lagi yang kami.. sampe sekarang DPR RI belum dapet surpres atau ampres, surat presiden atau amanat presiden untuk membangun RUU Omnibuslaw manapun. Jadi kalau ada yang beredar itu ilegal,” tutur Mardani.

[m/]

 

Sumber: detikcom

 

Comments