Mercinews

Eropa

Komisi HAM PBB Soroti Papua, Diplomat RI Jelaskan Info Akurat soal Papua

Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib (Dok. Pribadi)

Jakarta, Mercinews.com – Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB di Jenewa, Swiss, menanggapi pernyataan Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, yang menyoroti Papua. Diplomat Indonesia untuk PBB menyampaikan pihaknya telah menyampaikan info akurat soal Papua kepada Komisioner Tinggi HAM PBB.

Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, menjelaskan lewat keterangan pers yang dimuat di situs resmi Permanent Mission of the Republic of Indonesia, Kamis (5/9/2019).

Pertama-tama, PTRI menjelaskan bahwa Bachelet telah menggelar jumpa pers dalam rangka setahun masa jabatannya, Indonesia tidak disinggung secara khusus melainkan bersama-sama dalam bahasan tentang protes massa yang terjadi di Hong Kong, Rusia, Honduras, Zimbabwe, dan India. Setelah itu, barulah Bachelet menyampaikan pernyataan pers terkait situasi di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Baca juga:  Bantu Warga Terdampak Rusuh Wamena, Mensos: Berapa Pun Kami Penuhi

Komisioner Tinggi HAM PBB menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban, baik sipil maupun aparat keamanan. Selain itu, KTHAM menegaskan pihaknya menyambut baik imbauan Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi Indonesia lainnya untuk melawan rasisme dan diskriminasi serta ajakan untuk berdialog dan pemulihan ketenangan.

“Beberapa hari sebelum press conference yaitu segera setelah terjadinya peristiwa di Papua, diplomat Indonesia di PTRI Jenewa telah melakukan serangkaian pertemuan dan komunikasi dengan pejabat kantor KTHAM. Pertemuan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat terkait situasi di Papua, mengingat terdapatnya berbagai distorsi pemberitaan yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya dan latar belakang kejadian,” demikian bunyi keterangan pers dari PTRI.

PTRI telah menyampaikan kepada Bacelet bahwa aparat keamanan telah bertindak profesional dan menghindari kekerasan dalam menghadapi massa. PTRI juga telah menyampaikan kepada Bachelet bahwa pembatasan akses internet dilakukan untuk mencegah penyebaran hoax. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran pemerintah pusat hingga daerah sangat menyesalkan insiden rasisme di Malang dan Surabaya yang telah mencetuskan protes massa di Papua.

Baca juga:  Mendagri: Papua Selatan Akan Jadi Provinsi Baru di Papua, Hasil Pemekaran

“Penjelasan PTRI Jenewa tersebut kiranya telah memberikan gambaran yang jelas dan akurat bagi KTHAM untuk mengeluarkan komentar yang cukup berimbang antara penyampaian keprihatinannya dengan sambutan baik atas upaya nyata pemerintah Indonesia dalam mengatasi situasi di Papua, sesuai dengan komitmen demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia,” kata dia. [m/]

 

Sumber: detikcom

Comments
To Top