Mercinews

Aceh

Mantan Bupati Simeulue Didakwa Memperkaya Diri Sendiri

Terdakwa Darmili menghadiri sidang perdana dugaan korupsi PDKS. Foto; AJNN/Tommy.

Banda Aceh, Mercinews.com – Kasus dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Rabu (21/8/2019).

Darmili datang ke Pengadilan Negeri Tipikor menggunakan baju safari hitam serta peci hitam didampingi pengacaranya Zaini Djalil dan rekan. Sidang tersebut dipimpin ketua Majelis, Juanda serta dua hakim anggota yakni Eti Astuti dan Elfama.

Sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dipimpin langsung Kajari Simeulue, Kahar Muzakkir. Sidang tersebut juga dipantau Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Aceh, Rahmadsyah.

Dalam dakwaan yang dibacakan ketua tim JPU, Kahar, terdakwa telah melakukan korupsi pada PDKS tahun 2002 – 2012. Selain itu, terdakwa juga pernah melakukan pencairan dana sebesar Rp 5 miliar tanpa mekanisme pencairan.

Baca juga:  Terlibat Korupsi, Ketua PDIP Lhokseumawe Ditangkap di Apartemen Kalibata Jakarta

“Ada beberapa kali permintaan uang oleh terdakwa kepada Direktur PDKS tanpa melalui mekanisme,” kata JPU.

Pada 2009 pemerintah daerah kembali menyerahkan penyertaan modal PDKS. Penyertaan modal ke PDKS tanpa di tetapkan dalam aturan daerah atau Qanun.

“Uang penyertaan modal untuk PDKS di ambil untuk kepentingan pribadi terdakwa. Ada beberapa dana dari PDKS yang mengalir ke istri terdakwa,”sebut JPU.

Baca juga:  Penyidik Kejati Aceh Tahan Direktur PT Supernova Hendra Saputra,

Sidang perdana dugaan korups PDKS ini, juga terlihat keluarga besar Darmili menghadiri sidang di PN Tipikor Banda Aceh. Beberapa dari mereka tak kuasa menahan tangisnya saat Darmili masuk dan duduk di ruang sidang.

Dalam persidangan tersebut, Zaini Djalil selalu kuasa hukum Darmili mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan JPU terhadap klainnya.

Kuasa hukum terdakwa juga telah mengajukan penangguhan penahanan kepada majelis hakim. Alasan pengakuan penahanan dikarenakan kondisi kesehatan terdakwa.

“Di kabulkan atau tidak penangguhan penahanan itu tergantung dari majelis hakim,” ungkap Zaini Dzalil selaku kuasa hukum terdakwa.

Comments