Mercinews

Nasional

Mualem dan Irwandi diperiksa Komnas HAM atas Dugaan Pelanggaran HAM Berat

Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf

Jakarta, Mercinews.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) memanggil Muzakir Manaf untuk diperiksa dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Berdasarkan surat panggilan nomor 258/SP_Aceh/IX/2019 tanggal 23 September 2019, Muzakir Manaf diminta untuk hadir pada Senin 7 Oktober kemarin ke kantor Komnas HAM RI di Jakarta Pusat sekitar pukul 10 WIB.

Dalam surat itu disebutkan, Muzakir Manaf dipanggil dalam rangka penyelidikan proyutisia sesuai pasal 19 ayat 1 huruf d UU No 26 tahun 200.

Surat tersebut ditanda tangani Ketua Tim Adhoc penyelidikan pelanggaran HAM berat di Provinsi Aceh, Khairul Anam.

Sebagaimana diketahui, Komnas HAM telah membentuk Tim Adhoc penyelidikan pelanggaran HAM berat di Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Tim Aceh) dengan SK Nomor 018/KOMNAS HAM/XI/2013 tanggal 8 November 2013 yang terakhir diperpanjang dengan SK Ketua Komnas HAM No009/KOMNAS HAM/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019.

Baca juga:  Ini Cerita Irwandi Tentang Sesama Relawannya yang Cek-cok Lantaran Proyek

 

Sebelumnya Komnas HAM juga mendatangi KPK memeriksa Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Pemeriksaan itu dilakukan terkait kasus dugaan pelanggaran HAM di Aceh.

“KPK memfasilitasi Komnas HAM RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Irwandi Yusuf,” pada Rabu (8/5/2019).

Dalam salinan penetapan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, disampaikan bahwa PT DKI memberi izin kepada tim ad hoc penyelidik pelanggaran HAM di Aceh memeriksa Irwandi. Namun tak dijelaskan detail kasus dugaan pelanggaran HAM yang sedang diselidiki.

“Hal ini dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 7 Mei 2019. Dalam salinan penetapan PT DKI yang juga disampaikan pada KPK tersebut tercantum bahwa PT DKI memberikan izin pada tim ad hoc penyelidik pro-justisia pelanggaran HAM yang berada di provinsi Aceh,” ucap Febri.

Adapun Komisioner Komnas HAM yang terlihat datang ke KPK adalah Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner Komnas HAM Chairul Anam. Keduanya terlihat naik ke ruang pemeriksaan.

Baca juga:  Massa KMAB: Tidak Ada Pemimpin yang Setia Kepada Rakyat Aceh Selain Irwandi Yusuf

Irwandi sendiri divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Irwandi dinyatakan hakim bersalah menerima suap dan gratifikasi. Dia juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 3 tahun.

Irwandi disebut menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang tersebut diberikan agar Irwandi Yusuf menyetujui program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.

Irwandi menerima uang suap itu secara bertahap melalui orang kepercayaannya, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

Selain itu, Irwandi diyakini menerima gratifikasi Rp 8,717 miliar selama menjabat Gubernur Aceh. Irwandi Yusuf menjabat Gubernur Aceh periode 2007-2012 dan periode 2017-2022. Irwandi bersama orang kepercayaannya, Izil Azhar, dari para pengusaha. [m/]

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.