Mercinews

Aceh

Tiyong: Koalisi Aceh Bermartabat Harus Mengawal Agenda Pemerintah Aceh secara Ketat

Ketua Harian DPP PNA, Samsul Bahri (Tiyong)

Banda Aceh, Mercinews.com – Kesepakatan bersama beberapa pimpinan Parpol untuk membentuk Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) disambut positif oleh Partai Nanggroe Aceh. PNA sendiri merupakan salah satu anggota KAB yang ikut hadir dalam forum pembentukan koalisi tersebut. Dalam pertemuan yang di pimpin oleh Muzakkir Manaf (Mualem) itu, PNA diwakili oleh Ketua Harian DPP PNA, Samsul Bahri (Tiyong) dan Sekjen DPP PNA, Miswar Fuadi.

Pertemuan pimpinan parpol anggota KAB (Foto: Muhammad Saleh/MODUSACEH.CO)

“Kami dari PNA menyambut positif pembentukan Koalisi Aceh Bermartabat ini. Harapan kami kedepan, KAB dapat membangun kesamaan visi dalam menyikapi berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi di Aceh. KAB harus benar – benar jernih melihat persoalan yang berkembang dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam berbagai kebijakan politiknya. Sehingga kehadiran KAB dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Tiyong, Rabu (10/7).

Lebih khusus, kata Tiyong, PNA berharap KAB akan menjadi kekuatan politik yang solid berikhtiar dalam memperjuangkan revisi UUPA agar butir-butir MoU Helsinki dapat direalisasikan secara keseluruhan.

Baca juga:  Irwandi Diperiksa KPK, Begini Imbauan Ketua MTP PNA Irwansyah

Bagi PNA, revisi UUPA adalah agenda strategis dan prioritas yang harus diadvokasi untuk Aceh kedepan. Sehingga ia berharap, DPRA periode 2019-2024 dapat menjadikan ikhtiar revisi UUPA sebagai agenda utama diawal masa jabatan. Tentu saja KAB yang akan jadi motor penggeraknya.

Selain mewujudkan isi MoU Helsinki, kata Tiyong, PNA menilai revisi UUPA adalah solusi agar Dana Otsus dapat diperpanjang masa berlakunya. Bahkan pihaknya mendorong agar Dana Otsus kedepan dapat berlaku permanen. Dengan begitu Aceh tetap memiliki sumber dana yang cukup untuk membiayai berbagai program pembangunan strategis.

“Apalagi saat ini Aceh adalah daerah termiskin di Sumatera. Kami khawatir jika Dana Otsus suatu saat dihentikan, akan terjadi turbulensi ekonomi, sosial dan politik yang mengakibatkan Aceh semakin sulit bangkit dari keterpurukan,” ujarnya.

Tiyong menjelaskan kehadiran KAB juga diharapkan menjadi mitra strategis sekaligus kritis bagi Pemerintah Aceh di DPRA. KAB harus mengawal berbagai agenda eksekutif secara ketat namun konstruktif. Berbagai program pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh harus berbasis pada kebutuhan rakyat bukan keinginan SKPA.

Baca juga:  PA Aceh Jaya surati Panwaslih untuk tertibkan atribut Jokowi Ma'ruf-Amin

“Sehingga harus dipastikan bahwa program tersebut benar-benar memiliki dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan indikator dan parameter yang jelas, bukan sekedar mengejar output serapan anggaran seperti yang selama ini terjadi. Sebaliknya, jika ada program yang merugikan rakyat, maka KAB harus berada di garda terdepan dalam menolak kegiatan tersebut,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Tiyong, PNA meyakini kehadiran KAB di bawah pimpinan Mualem akan menjadi aktor utama dalam mengawal jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Aceh selama lima tahun kedepan.

“Dengan ikhtiar semua pihak yang bergabung dalam koalisi, berbagai harapan tersebut akan dapat terpenuhi. Semoga harapan agar Aceh Bermartabat dan Aceh Hebat akan terwujud dengan dukungan dan partisipasi aktif seluruh rakyat Aceh,” ujarnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.