Mercinews

Aceh

Wali Nanggroe Aceh: Bek Gob Peh Geunderang Geutanyo yang Meunari

Wali Nanggroe Aceh: Bek Gob Peh Geunderang Geutanyo yang Meunari
Mahmud Al-Haythar, pada Catatan FGD Tindak Lanjut Perpres Nomor 23/2015, Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh, Kamis (8/8/2019).

Banda Aceh, Mercinews.com – Apa yang telah Aceh miliki dari hasil perjuangan yang panjang, haruslah dijaga bersama secara kuat dari upaya distorsi dan kamuflase pemecah belahan persatuan Aceh. Itu dilakukan secara terbuka maupun tertutup, dari unsur internal maupun eksternal, sebagai yang selalu terjadi ketika Aceh sedang dalam menata hak-haknya.

“Hendaknya kita ingat selalu pepatah; “Bek Gob Peh Geunderang Geutanyo yang Meunari”, ucap Wali Nanggroe Aceh Tengku Malek Mahmud Al-Haythar, pada Catatan FGD Tindak Lanjut Perpres Nomor 23/2015, Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh, Kamis (8/8/2019).

“Mari kita wujudkan apa yang telah diberikan pemerintah sesuai amanat konstitusi negara untuk pembangunan dan kesejahteraan Rakyat Aceh dalam Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia,” himbau Wali Nanggroe.

Kata Wali Nanggroe berbagai kewenangan yang dimiliki Aceh, merupakan buah dari perjanjian Damai antara GAM dengan Pemerintah Indonesia, yang tertuang dalam MoU Helsinki, 15 Agustus 2005.

Nah, salah satunya adalah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota.

Dasar hukumnya adalah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Salah satu pertimbangan dibentuknya UU ini adalah, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Baca juga:  Anggaran Lembaga Wali Nanggroe Mencapai Rp 32,6 Miliar

Pada poin 1.1 MoU Helsinki disebutkan; dibentuknya penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, maka lahirnya Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Aceh.

“Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor public, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan emerintah (pemerintah pusat),” tegas dia.

Misal, urusan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

Karena itu, dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri, menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.

Tak hanya itu, melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan/atau instansi pemerintah pusat serta menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan gampong berdasarkan asas tugas pembantuan.

Lebih lanjut ulas Wali Nanggroe, mengenai hubungan pemeritah pusat dengan pemerintahan Aceh, dapat dilihat juga dalam Pasal 11 UU 11/2006 yang mengatur; pemerintah menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.

Kedua, norma, standar, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Ketiga, dalam menyelenggarakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat melaksanakan sendiri; dan/atau melimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap kabupaten/kota.

Baca juga:  Wali Nanggroe Pakaikan Tengkuluk Kerawang Gayo untuk Surya Paloh

“Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh, terkait FGD ini merupakan urusan dalam skala Aceh, diantaranya; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; perencanaan dan pengendalian pembangunan; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (sengketa lahan), penyediaan sarana dan prasarana umum dan pengendalian lingkungan hidup. Termasuk pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota,” ujar Tengku Malek Mahmud.

Dia mengajak semua elemen rakyat Aceh untuk membuka kembali Bab XX, Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang, dan Bab XXII Perekonomian pada UU 11/2006.

“Harapan saya, apa yang telah Aceh miliki dari hasil perjuangan yang panjang, haruslah kita jaga bersama secara kuat dari upaya distorsi dan kamuflase. Termasuk, adanya usaha dan upaya untuk memecah belah persatuan Aceh, yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup, dari unsur internal maupun eksternal, ketika Aceh sedang dalam menata hak-haknya. Ingatlah selalu pepatah endatu (nenek moyang); “Bek Gob Peh Geunderang, Geutanyo yang Meunari (jangan orang yang menabuh genderang, kita yang bernari),” katanya memberi petuah.

Lantas, mengapa semua itu terjadi? Bukankah kursi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), diduduki Sofyan A. Djalil, yang juga putra Aceh? (selengkapnya baca edisi cetak).

 

Penulis Redaksi
Rubrik Aceh
Sumber Reporter Banda Aceh/ Modusaceh

Comments