Mercinews

Aceh

Wali Nanggroe Aceh Tgk Malek Mahmud: Saya Berkewajiban Ingatkan Pemerintah

Wali Nanggroe Aceh Tgk Malek Mahmud: Saya Berkewajiban Ingatkan Pemerintah
Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malek Mahmud Al-Haytar pada FGD Fakultas Hukum Unsyiah (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

Banda Aceh, Mercinews.com – Pasca terbitnya Peraturan Presiden No.23 tahun 2015, semestinya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh, sudah dialihkan menjadi Badan Pertanahan Aceh. Sebab dalam Perpes sangat jelas disebutkan bahwa, dalam rangka melaksanakan pelayanan pertanahan di Aceh, dibentuk Badan Pertanahan Aceh yang merupakan Perangkat Daerah Aceh.

“Badan Pertanahan Aceh melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sesuai bunyi Pasal 2 Ayat (2) Perpres tersebut,” kata Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malek Mahmud Al-Haytar.

Penegasan itu disampaikan saat menjadi pembicara utama pada kegiatan Focus Discussion Group (FGD) Tindak Lanjut, Perpres Nomor 3 Tahun 2015, di Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Kamis (8/8/2019).

Kata Wali Nanggroe, ada pun ketentuan mengenai bentuk dan susunan organisasi, tugas, dan fungsi Badan Pertanahan Aceh akan diatur dengan Qanun Aceh. Itu sebabnya sebut Wali Nanggroe, menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 dijelaskan, untuk mendukung kelancaran pengalihan kelembagaan, status kepegawaian, aset, dokumen dibentuk Tim Pengalihan, yang dipimpin langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan beranggotakan instansi-instansi terkait.

Baca juga:  Peringati 14 Tahun Mou Helsinki, Wali Nanggroe Bersyukur Aceh Telah Damai

Perpres ini menegaskan, pengalihan status kelembagaan, kepegawaian, aset, dan dokumen harus sudah dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah Perpres ini diundangkan. “Nah, ini sudah 3 tahun sejak diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, 13 Februari 2015. Tapi, belum juga berubah atau terjadi pengalihan. Karena itu, menjadi tugas saya untuk meninggatkan pemerintah,” kritik Wali Nanggroe yang juga Ketua Tuha Peut Partai Aceh (PA) ini.

Karena itu, dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian, kejelasan, dan landasan hukum dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh. Termasuk, melaksanakan ketentuan Pasal 270 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelas Wali Nanggroe, 12 Februari 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2015, tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh.

“Seluruh instrumen hukum dan ketentuan pelaksanannya telah ada, lalu apa yang menjadi kendala hambatan untuk mengeksekusinya? Untuk menghadapi masalah-masalah pembagian kewenangan di atas, langkah apa yang harus dilakukan untuk dapat keluar dari masalah tersebut,” gugat tokoh utama perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia ini.

Baca juga:  Azhari Cage Sebut Pemerintah Indonesia Ingkari Janji Soal Perdamaian Aceh

Menurut Wali Nanggroe, pertanyaan itu menjadi penting karena keberhasilan pelaksanaan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Aceh akan amat menentukan keberhasilan UU No 11/2006 dan MoU Helsinki.

“Membangun komunikasi yang intensif antara Pemerintah dan Pemerintahan Aceh sangat penting, dan saya sebagai pihak kedua penandatangganan MoU Helsinki, punya kewajiban mengingatkan dan menanyakan ke Pemerintah. Harus ada niat dan Good Will Politik Pemerintah dan kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama, mewujudkan dalam implementasi Penyelenggaraan Pemerintah Aceh dengan dasar hukum UU No.11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh,” kata Wali Nanggroe, menginggatkan.

 

Sumber: Modus Aceh

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.