Politik

Wali Nanggroe: Tantangan Damai Aceh, Ada Komponen Ikut Pengaruhi Pemerintah Pusat

Banda Aceh, Mercinews.com -Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia (PYM) Tgk Malik Mahmud Al-Haytar menilai. Tantangan perdamaian Aceh selama 15 tahun cukuplah berat dan sulit, baik secara eksternal maupun internal.

Alasannya, masih ada komponen-komponen yang ikut mempengaruhi pemerintah pusat sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Saya kira tantangan terbesar malah ada dalam komponen-komponen yang ikut mempengaruhi pemerintah pusat sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegas Wali Nanggroe dalam sambutannya pada Hari Damai Aceh (MoU) Helsinki Ke-15, tanggal 15 Agustus 2020 di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2020 di Banda Aceh.

Menurut Wali Nanggroe, sejak kedua pihak atau Pemerintah RI dan GAM sepakat berdamai, maka ada pihak-pihak yang mencoba dengan berbagai cara agar damai tidak tercipta di Aceh.

“Isu yang dibawa dan selalu dihembuskan adalah bahwa kesepakatan MoU Helsinki adalah pintu pemberian Indonesia agara Aceh bisa merdeka suatu saat. Termasuk yang dihembus isu fundamentalisme Islam di Aceh dan lain sebagainya. Tujuannya, mempengaruhi kebijakan yang akan diambil pemerintah pusat terhadap Aceh,” tegas Wali Nanggroe Aceh.

Baca juga:  MoU Helsinki dan UUPA Tak Dituntaskan, Komisi A DPRK Se-Aceh Ancam Referendum

Selain itu, Wali Nanggroe masih merasakan. “Ada pihak yang tidak setuju Aceh damai sejak awal. Bahkan, sampai saat ini masih terasa selalu ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah pusat terhadap Aceh,” ulang Wali Nanggroe Aceh.

“Kami mencurigai kalangan ini bukan hanya membenci Aceh dalam kontek perjanjaian damai MoU Helsinki, namun kemungkinan kelompok ini juga menentang pembagian kekuasaan dan kewenangan kepada daerah yang notabene masih merupakan bangsannya sendiri,” ujar Wali Nanggroe.

Di sudut lain, dalam priode kepemipinan Indonesia saat ini yang dijabat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin. Wali mengaku sudah beberapa kali bertemu.

“Kami meyakini akan ada langkah maju dan signifikan semua butir MoU Helsinki dapat dilaksanakan untuk Aceh. Sekaligus menjadikan Aceh sebagai pintu masuk dan role model pengembangan pembangunan Indonesia milenium melalui situasi krisis ekonomi dunia saat pandemi Covid-19 saat ini,” ulas Wali Nanggroe Aceh.

Baca juga:  Bendera bintang bulan dan merah putih berkibar beriringan di Lhokseumawe

Wali mengurai, sejak awalnya Aceh adalah modal negara Indonesia berdaulat, ketika wilayah lain telah lumpuh dalam agresi Belanda tahun 1949. Kini sebut Wali, saatnya Aceh kembali harus diberikan posisi untuk berdiri terdepan dalam pembangunan ekonomi Indonesiapada priode krisis yang melanda dunia saat ini dan masa mendatang.

“Damai adalah ketika setiap orang memperolah secara adil dan jujur apa yang menjadi haknya,” tegas Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar diakhir sambutannya.

[]

 

Modusaceh.co

 

Comments