Abraham Samad Setuju Soal Aturan Eks Koruptor Tak Boleh Nyaleg

Jakarta, Mercinews.com – Mantan Ketua KPK Abraham Samad setuju dengan aturan larangan eks narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Abraham ingin aturan itu berlaku di setiap partai politik sebelum mendaftarkan kadernya dalam pemilu legislatif.

“Ya, oleh karena itu saya ingin mendorong partai politik itu punya code of conduct karena kalau partai sudah memiliki itu, maka partai punya dasar tidak mencalonkan orang-orang yang sudah berstatus napi. Tapi kalau tidak punya itu buat jadi rujukan, maka akan susah mereka untuk melakukan itu,” ucap Abraham kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jl. TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (24/5/2018).

Baca Juga:  Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga Lolos Tes Kesehatan

“Pokoknya kita sesuai saja dengan aturan yang ada. Kalau ada aturannya seperti itu ya kita harus taati,” tambah dia.

Sebelum Abraham, Ketua KPK Laode Syarif juga mengatakan hal yang sama. Dia mendukung kebijakan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif di 2019.

Baca Juga:  Koalisi Prabowo-Sandiaga Bakal Kerahkan Emak-Emak Jadi Jubir

“Itu (eks napi korupsi diperbolehkan nyaleg) nggak memberikan pembelajaran yang bagus pada masyarakat secara keseluruhan. Jadi saya pikir untuk kebaikan bersama harusnya eksekutif dan legislatif itu tegas saja. Mantan napi tidak boleh diberi kesempatan untuk posisi penting di pemerintahan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Rabu (23/5) kemarin.

KPU berencana mengatur pelarangan tersebut dalam Peraturan KPU atau aturan internal parpol soal rekrutmen caleg. KPU mengusulkan larangan ini masuk dalam Peraturan KPU Pasal 8 tentang pencalonan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Namun, usulan ini tak disetujui Komisi II DPR, yang tetap ingin eks napi kasus korupsi tak dilarang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Baca Juga:  Cawapres Sandiaga: Mohon Doa Restu Hadirkan Pemerintahan Bersih

“Komisi II DPR RI, Bawaslu, Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 ayat 1 huruf g UU 7/2017,” bunyi kesimpulan rapat Komisi II dengan KPU dan Bawaslu, Selasa (22/5).[] detikcom

  • 39
    Shares

Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Ikuti Facebook

Copyright © 2019 Mercinews.com. All Rights Reserved