Praktisi Hukum: Jabatan Nizarli Ilegal

Banda Aceh, Mercinews.com – Praktisi Hukum, Hendra Vramenia SH, menyatakan pelantikan Reza Nizarli belum dapat dikatakan sah di mata hukum.

Sementara surat KASN bernomor R-979/KASN/5/2018, yang ditandatangani Wakil Ketua KASN, Irham Dilmy pada 2 Mei 2018 masih sebatas prosedur yang diatur oleh aturan perundangan.

“Jadi ini sangat normatif sifatnya,” kata Hendra.

Meskipun demikian, kata dia, poin 2 dalam surat tersebut KSN memaklumi dan menyetujui pelaksanaan pelantikan terhadap 9 PPT Pratama pada 16 April 2018.

Jika merujuk pada surat tersebut, maka Nizarli termasuk dalam pejabat yang dilantik sebagai Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh.

Namun, menurut Hendra terdapat keanehan dalam surat yang dikeluarkan KASN ini.

Dia menjelaskan dalam lampiran pertama, disebutkan daftar nama 64 JPT Pratama yang telah diseleksi terbuka di lingkup Pemerintah Aceh.

Kemudian pada lampiran 2 disebutkan 9 JPT Pratama yang dilantik pada 16 April 2018.

“Anehnya, tidak ada nama, NIP berikut pangkat/golongan ruang bagi pejabat yang namanya ditetapkan dalam seleksi terbuka tersebut. Hanya saja dalam lampiran 2 tersebut disebutkan jabatan minus nama pejabat yang dilantik. Hal ini tentu menimbulkan multitafsir,” ujarnya.

Seharusnya menurut Hendra, KASN menyebutkan secara spesifik nama, NIP dan Jabatan dalam surat tersebut.

Di sisi lain, kata Hendra, di dalam surat tersebut juga tidak menyebutkan secara spesifik perihal Nizarli.

“Hanya saja disebutkan jabatan kepala biro pengadaan barang dan jasa. Tapi tidak ada nama Nizarli di situ, juga nama-nama pejabat yang dilantik. Ini aneh,” ungkap Hendra.

Baca Juga:  Gubernur Irwandi Lantik Dedy Yuswadi Sebagai Pj Bupati Aceh Selatan

Hendra mengaku aneh karena tidak mungkin KASN luput melihat kelengkapan berkas Nizarli, yang notabene adalah pegawai pusat.

Artinya Nizarli seharusnya mendapat izin rektor jika ingin mengikuti seleksi.

“Ini sangat aneh saya kira. Entah peraturan perundang-undangan mana yang digunakan KASN sehingga luput melihat bahwa Nizarli tidak mengantongi izin rektor ketika ikut seleksi JPT Pratama. Padahal yang namanya pegawai pusat tidak mungkin bisa ikut seleksi jabatan di lingkup pemerintahan daerah tanpa adanya izin dari atasan yang bersangkutan,” tambah Hendra.

Anehnya lagi Nizarli bisa dilantik sebagai Kepala Biro tanpa seizin rektor.

Menurut Hendra hal ini bertentangan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2002, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000.

Dalam lampiran C Perpindahan Poin 7 Angka 11 disebutkan, “Dalam hal perpindahan jabatan struktural tersebut bukan merupakan pindah instansi, tetapi hanya dipekerjakan, maka keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dilakukan oleh instansi yang membutuhkan setelah menerima persetujuan pindah dari instansi asal, yang proses penyelesaian perpindahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam angka 10 huruf a sampai dengan g, dan gajinya tetap dibayarkan oleh instansi induknya.”

“Anehnya, persetujuan pindah dari instansi asal yaitu rektorat Unsyiah belum keluar. Sudah dilantik. Ini jelas melabrak aturan undang-undang,” kata Hendra lagi.

Hendra juga menyorot kasus ini dengan menuding pansel adalah dalang di balik kisruh pelantikan pejabat di Pemerintah Aceh.

Baca Juga:  Gubernur Irwandi Lantik Dedy Yuswadi Sebagai Pj Bupati Aceh Selatan

“Kalau kita tracking dari awal. Ini semuanya muaranya dari pansel. Bagaimana bisa pansel meloloskan seseorang yang dari awal memang tidak bisa ikut serta seleksi JPT Pratama karena tidak cukup syarat yaitu persetujuan instansi induknya. Hal ini harusnya disadari dari awal oleh tim pansel,” ujarnya.

Hendra mengatakan Nizarli merupakan pegawai pusat bukan pegawai daerah.

Hendra menjelaskan Rektorat Unsyiah itu merupakan instansi vertikal, sedangkan Pemerintah Aceh horizontal.

“Bagaimana mungkin pemerintah daerah bisa meloloskan bahkan melantik pegawai pusat yang tidak dapat izin dari instansi induknya. Ini benar-benar tidak masuk akal bagi saya. Satu-satunya kemungkinan yang paling masuk akal adalah adanya keterlibatan orang dalam dari tim pansel sendiri, yang sejak awal memuluskan langkah Nizarli menjadi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa,” pungkas Hendra.[] Beritakini

  • 36
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved