Dihantam Demo Besar-besaran, PM Yordania Mengundurkan Diri

Amman, Mercinews.com – Perdana Menteri Yordania, Hani al-Mulki dilaporkan telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri. Pengunduran Mulki ini datang di tengah aksi demonstrasi besar-besaran yang memprotes kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah Yordania.

Kabar mengenai pengunduran diri Mulki dibenarkan oleh pihak Istana Yordania. Dalam sebuah pernyataan, pihak istana menyatakan Raja Abdullah II telah menerima surat pengunduran diri Mulki.

“Raja Yordania Abdullah II telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Hani al-Mulki. Dia mengajukan pengunduran dirinya dalam pertemuan dengan Raja Abdullah II hari ini,” kata pihak Istana Yordania, seperti dilansir Al Jazeera pada Senin ((4/6).

Baca Juga:  Gempuran Suriah di Dekat Wilayah Israel Bikin ISIS Terusir

Mulki, seorang politisi yang ramah bisnis, diangkat sebagai PM Yordania pada Mei 2016. Dia diberi tanggung jawab menghidupkan kembali ekonomi yang lesu.

Kemarahan publik terhadap kebijakan pemerintah yang didukung oleh IMF telah bermunculan sejak kenaikan pajak penjualan umum yang tidak wajar pada awal tahun ini. Pemicu lainnya adalah penghapusan subsidi roti, barang pokok bagi warga miskin di negara tersebut.

Baca Juga:  Yordania Desak Uni Eropa Akui Yerusalem Timur Ibu Kota Palestina

Ribuan warga Yordania telah turun ke jalan-jalan di Amman, dan di kota-kota provinsi utama pada hari Minggu. Demo besar-besaran itu sebagai lanjutan dari protes massal yang dimulai sejak Rabu pekan lalu.

Para demonstran telah berkumpul di dekat kantor kabinet. Mereka bersedia bubar jika pemerintah membatalkan kenaikan pajak.

Serikat pekerja yang mewakili puluhan ribu karyawan, baik di sektor publik maupun swasta juga telah menyerukan mogok kerja massal pada hari Rabu lalu setelah tuntutan mereka untuk pembatalan kenaikan pajak ditolak oleh pemerintah.

Baca Juga:  Ribuan Pemukim Israel Serbu Kompleks Masjid Al-Aqsa

Pemerintah Yordania menyatakan kebijakan itu diambil karena negara sedang membutuhkan banyak dana untuk layanan publik. Menurut pemerintah, perubahan tagihan pajak akan mengurangi kesenjangan sosial dengan menempatkan beban yang lebih berat pada orang yang berpenghasilan tinggi.

Dalam aksinya, para pengunjuk rasa mengecam para politisi karena menghambur-hamburkan dana publik dan korupsi.[] SINDOnews

Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved