Pelibatan TNI Dalam Pemberantasan Terorisme Harus Sesuai Ketentuan

Banda Aceh, Mercinews.com – Manager Kebijakan dan Hukum Jaringan Survey Inisatif (JSI) Ahmad Mirza Safwandy, Senin (4/6/2018) mengatakan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan terorisme dibenarkan secara hukum. Akan tetapi harus memperhatikan kebutuhan di lapangan.

Hal ini disampaikan oleh Mirza pada acara diskusi nasional yang bertema: Criminal Justice System Dalam Penangangan Tindak Pidana Terorisme, yang digelar di Bin Ahmad Coffee, komplek Green House aceHTrend, Gampong Tibang, Banda Aceh. Kegiatan ini diselenggarakan oleh JSI.

Baca Juga:  Menkumham: Pulang dari Negara Konflik Kini Bisa Dipenjara

“Pelibatan TNI dimungkinkan karena  Pasal 7 Ayat 2 UU TNI tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) mengatur itu, dalam pasal tersebut disebutkan pelibatan TNI dalam operasi selain perang harus melalui keputusan politik presiden.” ujar Mirza, di hadapan puluhan peserta diskusi.

Ia melanjutkan, pelibatan TNI harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lapangan, misalnya teror tersebut di luar kemampuan Polri seperti aksi teror tersebut di wilayah laut, udara dan hutan yang membutuhkan survival, TNI memiliki keahlian tersebut.

Baca Juga:  Sampaikan Pandangan Definisi Terorisme, Fraksi PKS Lempar Tiga Pantun

“Jadi desain fungsi TNI adalah untuk operasi bukan untuk penegakan hukum,”kata Mirza.

Dalam kesempatan itu, alumnus Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala itu menyebutkan, bahwa sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme direvisi, ada suatu keadaan mendesak yang dibutuhkan sebagai landasan pemberantasan tindak pidana terorisme.

“Saya kira sebelum UU TPT direvisi ada keadaan yang mendesak terhadap landasan hukum, sebagai legalitas terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme,”kata Ahmad Mirza Safwandy.

Tapi tambah, Mirza setelah Undang-Undang tersebut direvisi setidaknya kebutuhan terhadap legalitas itu telah  terpenuhi.

Baca Juga:  Ketua DPR Minta Intel Masuk Kampus Tangkal Radikalisme

Penegak hukum akan leluasa  bergerak tanpa harus menunggu peristiwa teror harus terjadi, jika organisasi yang terlibat menyebarkan paham radikalisme dan terorisme dapat ditindak.

Mirza juga mengatakan bahwa, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM merupakan esensi dalam penegakan hukum. “Tidak serta merta proses penegakan hukum berjalan bebas di luar koridor nilai-nilai HAM, esensi penegakan hukum adalah penghormatan terhadap HAM, ini merupakan tradisi dan syarat dalam sebuah negara hukum,” imbuhnya. [] acehtrend

Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved