Bukan DPRA, Ini yang Bisa Berhentikan Gubernur Menurut Aryos Nivada

Banda Aceh, Mercinews.com – Pengamat Politik dan Keamanan Aceh Aryos Nivada menolak argumen sejumlah pihak yang mendesak DPRA memberhentikan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf karena dinilai telah melanggar undang-undang, khususnya Pasal 56 ayat 4 UUPA dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Argumen itu sebenarnya agak rancu. Pertama jelas bahwa DPRA tidak punya kewenangan memberhentikan gubernur selaku eksekutif,” kata Aryos dalam siaran persnya, Selasa (5/6/2018).

Pertama, kata Aryos, yang bisa memberhentikan gubernur adalah Presiden berdasarkan keputusan pengadilan yaitu Mahkamah Agung.

“DPRA hanya memiliki kewenangan menyatakan pendapat. Atas dasar pendapat DPRA itu, Mahkamah Agung kemudian memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPRA dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah permintaan DPRA itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final. Hal itu jelas diatur dalam Pasal 48 ayat (4) UUPA,” katanya.

Baca Juga:  Aryos: Ada yang Tidak Beres Pada Seleksi KIP Aceh

Selanjutnya, kata Aryos, gubernur bisa diberhentikan jika tersangkut kasus hukum pidana.

Gubernur, kata Aryos, juga diwajibkan menjalankan seluruh ketentuan peraturan perundang undangan. “Dalam hal ini Qanun 6 Tahun 2016 sebagai Juknis Penyelenggara Pemilu di Aceh tetap harus dijalankan selama qanun tersebut belum dicabut,” jelas Aryos.

Dia juga mengatakan tidak tepat membuat perbandingan kondisi gubernur menolak pelantikan KIP karena bertentangan dengan Qanun 6 Tahun 2016 dengan kasus bendera sebagaimana diatur dalam Qanun nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

“Kalau untuk konteks polemik bendera berbeda dengan polemik pelantikan KIP ini. Sebelum qanun bendera itu dibuat sudah ada PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Harusnya Qanun Nomor 3 Tahun 2013 yang dibuat 7 tahun setelah PP bendera disahkan, merujuk pada PP tersebut. Tidak boleh membuat desain menyerupai desain logo bendera gerakan separtis sebagaimana diatur dalam dalam pasal 6 ayat (4) PP 77,” katanya.

Baca Juga:  Aryos: Ada yang Tidak Beres Pada Seleksi KIP Aceh

Menurut Aryos, kunci penyelesaian masalah bendera dan lambang harus dilakukan dengan musyawarah unsur Forkompinda. Bisa juga meminta fatwa dari Mahkamah Agung terhadap qanun bendera, dan revisi melalui program prolegda.

Sedangkan kasus pelantikan KIP, menurut Aryos sejatinya tidak ada pertentangan antara Qanun 6 Nomor 2016 dengan UUPA. “Pasal 57 ayat (2) UUPA menyebutkan masa kerja anggota KIP adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Redaksi kurang lebih sama juga tercantum dalam Pasal 10 ayat (9) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hanya saja ditambahkan ketentuan bahwa penyelenggara sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama,” katanya.

Artinya, kata Aryos, redaksi UU 7 Tahun 2017 yang mengatur masa jabatan KIP membatasi maksimal 2 kali bagi komisioner KIP ditingkatan yang sama. Baik UUPA maupun UU Pemilu tidak mengatur perihal perpanjangan masa jabatan apabila dalam situasi tertentu. Ketentuan tersebut kemudian diatur dalam Pasal 58 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh. “Pasal tersebut masih berlaku saat ini, kecuali ada ketentuan dalam UU 7 Tahun 2017 yang mengamputasi pasal ini. nyatakan tidak ada ketentuan tersebut,” katanya.

Baca Juga:  Aryos: Ada yang Tidak Beres Pada Seleksi KIP Aceh

Aryos menyarankan untuk mengakhiri kisruh ini, pihak DPRA harus secepatnya mengagendakan revisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016.

“Solusinya harus direvisi oleh DPRA atau ada pihak yang menggugat qanun tersebut ke MA. Intinya ketentuan Pasal 58 Qanun 6 Nomor 2016 itu hanya dapat dinon aktifkan melalui produk hukum yang baru dibuat DPRA atau melalui keputusan pengadilan. Tanpa adanya hal tersebut UU tersebut secara hukum masih berlaku,” katanya,[] Beritakini

  • 72
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved