Sengkarut Pengelolaan Museum Tsunami

Banda Aceh, Mercinews.com – Berakhirnya Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pemerintah Aceh dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdampak serius bagi Museum Tsunami Aceh. Pengelolaan dan operasional di tahun-tahun sebelumnya berjalan lancar tanpa hambatan di bawah pengawasan dan tanggung jawab Badan Geologi Kementerian ESDM. Gaji dan THR karyawan pun dibayarkan penuh dan tepat waktu.

“Tahun lalu kami dapat THR satu kali gaji. Kami berharap tahun ini juga begitu,” kata salah seorang karyawan museum saat ditemui ajnn, Kamis (7/6).

Namun harapan itu sepertinya hanya menjadi mimpi kosong, hal ini diakibatkan adanya polemik atas pengelolaan museum dimana peran keluarga elit di pemerintahan Aceh yang berdampak pada pemutusan perjanjian kerjasama (MoU) dan ini mengakibatkan ketidakjelasan nasib seluruh karyawan museum.

Menurut informasi yang diperoleh, rapat pengakhiran perjanjian kerjasama (MoU) ini pernah dipimpin bekas Asisten III Gubernur Aceh Saidan Nafi pada Jumat (16/3) lalu. Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Disbudpar Aceh dan Wakil Koordinator Museum Tsunami Aceh yang notabene merupakan sebuah keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Pergantian Koordinator Museum Tsunami pun terkesan mendadak melalui SK Penunjukkan Koordinator Pengelola Museum Tsunami Aceh nomor 430/70/2018 oleh Gubernur Aceh yang pada saat itu posisi koordinator sebelumnya masih aktif melalui SK dari Kementerian ESDM bernomor 006.K/73/KPA/SBG.MG/2018 tentang Pengangkatan/Penempatan Sebagai Koordinator Museum Kegeologian di Museum Tsunami Aceh Tahun Anggaran 2018.

Baca Juga:  GeRAK: Gubernur Harus Tinjau Ulang SK Koordinator Museum Tsunami Aceh

Tersebut pula nominal gaji untuk koordinator dan wakil koordinator Museum Tsunami Aceh masing-masing sebesar Rp 4 juta. Padahal jabatan koordinator merupakan peran PNS sebagai tugas tambahan dalam bentuk pengabdian. Sedangkan jabatan wakil koordinator tidak pernah ada sebelumnya.

Tepat tanggal 5 Mei 2018 Gubernur Aceh secara resmi melantik 51 pejabat Eselon IIa dan IIb. Posisi Asisten III Gubernur digantikan oleh Kamaruddin Andalah. Pergantian posisi jabatan ini secara tidak langsung berdampak pada Museum Tsunami Aceh. Karena secara administrasi seharusnya persoalan museum menjadi tanggung jawab Asisten II Gubernur Aceh.

Hingga saat ini pun Badan Pengelola Kelima Situs Tsunami pun belum terbentuk, padahal dalam SK Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor: 247/05/SBG/2015, 29/PKS/2015, 432.1/0704/b/2015, 432/2151/20151 tentang Pengelolaan Museum, Situs, dan Monumen Tsunami Aceh tertera jelas bahwa Badan Pengelola ini harus sudah terbentuk minimal enam bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir. Sementara rapat yang diadalan oleh Asisten III sebelumnya dilakukan tiga bulan sebelum berakhirnya kerjasama. Artinya, tak cukup waktu mempersiapkan pembentukan Badan Pengelola dalam proses hibah kepada Pemerintah Aceh terkesan seperti dipaksakan.

“Tidak masalah museum tsunami mau dikelola Pemerintah Aceh atau pun ESDM demi mewujudkan museum yang lebih baik. Tapi tolong hak (gaji) kami dibayarkan. Tak ada THR pun tak apa, asal gaji dibayarkan. Kami kepala keluarga bergantung nasib disini. Kebutuhan puasa dan lebaran gak sedikit, dimana kami harus berhutang untuk beli persiapan lebaran kalau gaji gak keluar? Belum lagi kebutuhan hidup sehari-hari,” ungkap salah seorang karyawan.

Baca Juga:  GeRAK: Gubernur Harus Tinjau Ulang SK Koordinator Museum Tsunami Aceh

Tak hanya masalah gaji, pemberlakukan kebijakan dan tuntutan terhadap karyawan terkesan tak seimbang. Absensi yang ketat dan tugas terus diberlakukan dengan alasan kedisiplinan dan pelayanan standar internasional. Tak cukup sampai di situ, peraturan dan kebijakan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai mood pimpinan. Lagi-lagi karyawan hanya bisa pasrah menjalankan tugasnya.

Absen dalam sehari tiga kali, pagi, siang, dan sore (secara manual). Ditambah absen jaga ruangan sekali bagi pemandu, dan absen untuk cleaning service. Telat dikit aja udah dipalang (dicoret),” jelas karyawan museum tersebut.

Belum lagi kebijakan atau aturan yang jelas mengenai cuti tahunan, cuti melahirkan bagi pegawai perempuan, sampai peraturan boleh membawa bayi dan anak selama bekerja.

Selayaknya Museum Tsunami Aceh yang sudah sangat dikenal masyarakat dunia mampu menjadi contoh bagi museum-museum lainnya di Indonesia dan dunia. Mengingat sejarah dibangunnya museum ini karena musibah maha dahsyat yang mengukir sejarah perubahan di Aceh, gempa, tsunami, dan perdamaian Aceh. Sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian penuh kepada museum ini sebagai ikon Kota Banda Aceh. Museum yang memikat ribuan wisatawan asing untuk berkunjung ke Aceh sebagai destinasi wisata tsunami dan edukasi.

Dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut, Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Amiruddin mengaku sedang berada di Jakarta. Namun ketika ajnn akan beranjak dari kantor tersebut, terlihat mobil kepala dinas di pelataran parkir kantor tersebut.

Baca Juga:  GeRAK: Gubernur Harus Tinjau Ulang SK Koordinator Museum Tsunami Aceh

“Saya di Jakarta. Sangat sibuk, waktu pulang saja. Mobil itu sopir yang bawa,” kata Amiruddin melalui pesan singkat WhatsApp.[] Ajnn.net

  • 624
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved