5 Anggota DPRA Diduga Terlibat Begal Bantuan Beasiswa BPSDM 2017

Banda Aceh, Mercinews.com – dari 24 anggota DPRA yang memplot dana bantuan pendidikan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 2017, lima di antaranya diduga membegal dana tersebut dengan cara-cara yang tidak terhormat.

Mereka adalah IU dengan jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa sebanyak 341, DS dengan jumlah penerima 221, MS dengan jumlah penerima 54, R dengan penerima 42 dan H dengan jumlah penerima 25 orang.

Askhalani, SHI, Koordinator GeRAK Aceh dalam keterangannya, Selasa (12/6/2018) menyebutkan data awal berdasarkan hasil temuan inspektorat, dari total 803 mahasiswa yang diusulkan mendapatkan biaya siswa sebesar Rp.19.854.000.000 ditemukan bahwa: Hasil uji sampel yang diklarifikasi sebanyak 197 mahasiswa ditemukan bukti bahwa ada 59 mahasiswa atau sebesar RP.1.032.500.000 tidak diterima penuh dan 5 orang fiktif sebesar 100.000.000.

Untuk itu, GeRAK mendorong kepolisian konsisten mengungkap peran para pihak yang diduga terlibat dalam merancang dan melakukan skenario dalam melakukan praktek pungli dan pemotongan atas hak, dalam implementasi pemberian biaya pendidikan kepada para pihak yang telah dinyatakan berhak memperoleh bantuan yang bersumber dari pemerintah Aceh.

“GeRAK Aceh memberi apresiasi atas langkah dan proses penyidikan yang sudah dilaksanakan oleh pihak Diskrimsus Polda dalam mengungkapkan tabir penyimpangan penyaluran bantuan pendidikan tahun 2017, dalam hal ini GeRAK berharap pihak Polda harus mengungkapkan peran aktif tentang dugaan keterlibatan oknum anggota DPRA yang diduga terlibat dalam melakukan praktek haram atas dana biaya pendidikan,”ujarnya.

Baca Juga:  Kasus Pembegalan Beasiswa Aceh Sudah Diketahui KPK

Polisi juga diminta tidak hanya memfokuskan nilai substansi pemeriksaan tentang peran dari koordinator (penghubung) atau pelaksana (SKPA-red) semata, sementara pihak yang sebenarnya merancang untuk melakukan praktek tercela ini malah luput.

Berdasarkan hasil kajian dan temuan GeRAK menemukan beberapa hal yang sangat substansi yang harus di ungkap oleh pihak Polda Aceh di antaranya;

1. Ditemukan adanya mahasiswa yang mendapatkan bantuan tumpang tindih dari usulan biaya yang ditampung oleh DPRA.

2. Ditemukan adanya peruntukan biaya pendidikan yang disetting dari sejak awal untuk diberikan kepada yang tidak berhak seperti anak pejabat, menerima biaya siswa dari sumber lain, sudah selesai melaksanakan pendidikan (Post graduate) dan ini dilakukan bertujuan untuk memudahkan dilakukan pemotongan atas dana yang sudah diusulkan.

3. Bantuan pendidikan tidak penuh diterima oleh mahasiswa yang berhak menerima dan praktek ini menyebabkan kerugian keuangan negara dan terpenuhi syarat formil tentang adanya praktek korupsi yang terencana yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dan memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang melekat, dan atas praktek ini Polda harus mampu membongkar praktek haram yang dilakukan secara bersama-sama dan kolaborasi antara pengusul proposal, koordinator dan juga anggota DPRA yang diduga terlibat.

Polda Komit

Direktur Kriminal Khusus (Diskrimsus) Kepolisian Daerah Aceh Kombes Erwin Zadma kepada awak media mengatakan bahwa polisi hingga saat ini terus mengumpulkan bahan dan keterangan dari berbagai pihak, terkait kasus tersebut. []

Baca Juga:  MaTA: Dari 29 Anggota DPRA, 9 Terlibat Begal Dana Beasiswa 2017

Foto: Koordinator GeRAK Aceh Askhalani,SHI. (IST)

  • 290
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved