Wali Nanggroe Diminta Segera Turun Tangan Soal Kekisruhan eksekutif dan legislatif



Banda Aceh, Mercinews.com – Penggunaan hak interpelasi oleh DPRA untuk meminta keterangan Gubernur Aceh terkait beberapa kebijakan, dinilai sebagian kalangan adalah puncak dari kekisruhan antara eksekutif dan legislatif. Apalagi, semua jawaban yang telah disampaikan Gubernur Aceh melalui Wakil Gubernur (Wagub( Aceh dalam rapat paripurna istimewa ditolak oleh DPRA dengan alasan tidak puas atas jawaban tersebut.

Istri Gubernur Aceh, Darwati A Gani, angkat bicara terkait kekisruhan ini. Dia menganggap, perlu adanya sosok penengah atau mediator untuk ‘mendamaikan’ eksekutif dan legislatif. Sosok yang tepat menyangkut ini kata Darwati adalah Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar. “Wali Nanggroe harus turun tangan untuk mendamaikan kedua pihak ini,” kata Darwati kepada Serambi, Selasa (3/7).

Menurut Darwati, Malik Mahmud selaku Wali Nanggroe adalah orang yang tepat menjadi mediator dalam menyelesaikan persoalan antara Gubernur Aceh dan DPRA, karena Wali Nanggroe adalah sosok pemersatu dan harus hadir untuk menyudahi kekisruhan tersebut.

Ngapain juga kan ada Wali Nanggroe kalau duduk-duduk manis saja. Sudah saatnya Wali turun tangan, karena beliau orang dituakan dan sudah semestinya turun tangan apabila ada masalah antara legislatif dan eksekutif seperti sekarang ini. Saya bicara atas nama perempuan Aceh atau politisi perempuan di Aceh,” kata Darwati.

Ditanya Serambi apakah yakin sosok Wali Nanggroe bisa memediasi kedua pihak, Darwati mengatakan tidak ada salahnya Wali mencoba dan berusaha mendamaikan Gubernur Aceh dan DPRA. “Yang berusaha didamaikan ini kan anak-anak beliau juga, secara pernah bersama-sama dulu (dalam perjuangan). Biar masyarakat juga bisa menilai bahwa Wali itu punya peran, maaf ini mungkin bisa menghilangkan opini publik bahwa selama ini wali kurang peranannya,” ujar Darwati.

Baca Juga:  Hak Interpalasi, Kasus BPKS Sabang Hingga Status Facebook Irwandi Dipertanyakan

Mantan anggota DPRA ini juga mengatakan, kedua pihak eksekutif dan legislatif terutama Gubernur Aceh dan DPRA sudah saatnya mengedepakan kekeluargaan dan saling mengalah serta punya satu pikiran, bahwa kepentingan masyarakat Aceh harus dinomorsatukan. “Ini karena keegoisan kedua belah pihak. Padahal semua masalah bisa diselesaikan kalau sama-sama punya satu tujuan, mereka ada untuk menyejahterakan masyarakat Aceh. Kita berharap masalah ini cepat selesai dan semua fokus ke tugas masing-masing, sekali lagi ingatlah kepentingan masyarakat di atas segala-galanya,” pungkas Darwati A Gani.

Secara terpisah, anggota DPRA dari Fraksi Gerindra-PKS, Bardan Sahidi mengatakan, perdebatan panjang antara eksekutif dan legislatif tidak baik, tak berkontribusi pada substansial tujuan jika menilik pada kinerja dan serapan APBA 2018 pada tahun pertama pemerintahan Irwandi-Nova. “Kondisi ini yang mengharuskan Wali Nanggroe dapat memberi petuah dan nasihat dalam kearifan lokal Aceh yang beradat dan berbudaya Islami,” kata Bardan.

Menurut Bardan, kemungkinan besar kisruh akan terus berlanjut dan mengarah kepada hak angket, mengingat hampir semua anggota dewan yang hadir dalam sidang interpelasi, Senin (2/7), menyatakan tidak puas atas jawaban tertulis gubernur yang dibacakan Wagub Nova Iriansyah.

“Kalau seperti ini terus, kasihan masyarakat. Program program pemerintah juga bakal banyak yang enggak bisa jalan,” katanya. Karena itu, kisruh ini harus segera diakhiri. Tetapi mengingat tingginya ego dari para pihak yang bertikai, maka perlu ada sosok penengah yang menjadi juru damai, dan itu merupakan tugas dari Wali Nanggroe.

Baca Juga:  Tolak Seluruh Jawaban Gubernur Irwandi, DPRA Ancam Ajukan Hak Angket

“Di mana Wali Nanggroe? Kita belum melihat peran Wali Nanggroe menengahi kisruh ini, padahal ini bagian dari tugas Wali Nanggroe,” tanya politikus PKS ini.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, Taufiq A Rahim mengatakan, episode perseteruan panjang eksekutif dan legislatif Aceh terus menjadi tontonan dan tidak menjadi tuntunan jika ini sekedar memuaskan nafsu atau hasrat politik para elite Aceh tersebut. Oleh karena itu, dia meminta kedua pihak segera menyudahi kekisruhan ini.

Penggunaan hak interpelasi oleh legislatif terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan untuk eksekutif, kata Taufiq, ternyata mendapat penolakan dari DPRA karena merasa tidak puas atas jawaban Gubernur Aceh yang kemudian bisa berbuntut kepada hak angket. “Nah, apakah demikian strategisnya keinginan DPRA untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan berpengaruh terhadap kebijakan serta hajat hidup masyarakat Aceh?,” tanya Taufiq.

Memahami prinsip hak angket, jelas menjadi hak DPRA, namun apakah sangat straregis untuk dilanjutkan, sehingga kebijakan atau UU yang diambil Gubernur sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat luas. “Jika benar seperti itu kita sepakat, namun jika hanya sekedar untuk membedakan kekuasaan politik antara pembagian kekuasaan politik eksekutif dan legislatif berbeda, maka ini menjadikan iklim politik menjadi semrawut,” katanya.

Masyakat menghendaki kehidupan yang damai dan stabil untuk pembangunan masyarakat, sementara elite Aceh terus berseteru, berpolemik memperlihatkan kekuasaan yang berdampak kepada kehidupan masyarakat.

Baca Juga:  Wali Nanggroe dan 2 Anggota Parlemen Aceh Hadiri Perayaan Europa Day di Jakarta

Lahi pula menjelang tahun politik 2019, menurutnya, erat kaitan dengan kepentingan politik antara eksetif dan legislatif, sejalan dengan kontestasi politik masing-masing memiliki partai politik. “Perseteruan kebijakan terus menerus dilakukan oleh elite Aceh dapat dipastikan berdampak kepada terganggunya proses pembangunan di Aceh. Padahal, banyak persoalan penting dan strategis harus segera diselesaikan untuk kebajikan masyakat Aceh,” pungkasnya. (Serambinews)

  • 73
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved