LBH Banda Aceh: Hentikan Kriminalisasi Terhadap Warga Aceh Tamiang



Banda Aceh, Mercinews.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh meminta berbagai pihak untuk tidak atau menghentikan kriminalisasi terhadap warga Sungai Iyu, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang.

Hal itu disampaikan LBH Banda Aceh karena dalam seminggu terakhir, tepatnya 2 hingga 6 Juli 2018, bertempat di Polres Aceh Tamiang, berlangsung pemeriksaan terhadap 25 orang warga Desa Perkebunan .

Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Candra Darusman menyampaikan, para masyarakat itu diperiksa terkait statusnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana menguasai lahan atau rumah tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 jo Pasal 5 Perppu Nomor 51 Tahun 1960.

“Dimana sebelumnya, pada 5-6 Juni 2018, mereka diperiksa sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana yang sama. Dalam proses pemeriksaan, baik dalam status hukum sebagai saksi maupun tersangka,” kata Candra Darusman dalam keterangannya, Jum’at (6/7).

Kata Candra, LBH Banda Aceh yang bertindak sebagai kuasa hukum warga dampingannya tersebut melihat, kondisi ini merupakan imbas lebih lanjut dari persoalan konflik pertanahan yang terjadi antara warga Desa Perkebunan Sungai Iyu, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang dengan PT Rapala yang telah berlangsung cukup lama.

Dalam perkembangannya, sejak 8 Februari 2018 yang lalu terdapat informasi bahwa PT Rapala akan melakukan pengusiran terhadap warga dengan alasan desa itu merupakan bagian dari objek Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, kemudian meminta kepolisian untuk membantu perusahaan untuk pengusiran warga setempat.

Baca Juga:  Warga Seruway Aceh Tamiang Tangkap Buaya Raksasa di Kebun Sawit

Kemudian, lanjut Candra, dalam upaya mendorong proses penyelesaian permasalahan, pada Oktober 2017 lalu LBH Banda Aceh bersama perwakilan masyarakat korban konflik telah melakukan komplain nasional terkait permasalahan ini.

Komplain nasional tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan pengaduan secara resmi dan langsung kepada beberapa institusi seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Kantor Staff Kepresidenan.

LBH Banda Aceh menilai tindakan Polres Aceh Tamiang dalam melakukan pemanggilan dan pemeriksaan serta penetapan status tersangka terhadap 25 masyarakat Desa Perkebunan Sungai Iyu terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 jo Pasal 5 Perppu Nomor 51 Tahun 1960 tidak dapat dibenarkan menurut hukum, dikarenakan aturan hukum yang digunakan bukanlah aturan yang melegitimasi kewenangan penyidik Kepolisian.

“Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 murni kewenangan Menteri Agraria dalam menyelesaikan permasalahan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya,” tuturnya.

Menurut Candra, hal tersebut selaras dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Perpu Nomor 51 Tahun 1960 yang mengatur bahwa penyelesaian permasalahan mengenai pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya diselesaikan menurut ketentuan, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Menteri Agraria, bukan melalui mekanisme hukum acara pidana yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa Menteri Agraria memiliki kewenangan penuh dalam melakukan berbagai tindakan untuk menyelesaikannya pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Baca Juga:  LBH: Hentikan Intimidasi Terhadap Warga Perkebunan Sungai Iyu Aceh Tamiang

“Artinya, Perpu Nomor 51 tahun 1960 mengatur mengenai pemberian kewenangan hanya kepada Menteri Agraria dalam melakukan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan permasalahan pemakaian tanah tersebut,” ujarnya.

“Apabila ada instansi lain yang melakukan tindakan tersebut, harus atas persetujuan dan ditunjuk langsung oleh Menteri Agraria. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3),” tambah Candra Darusman.

Berdasarkan hal tersebut, lanjutnya, LBH Banda Aceh menyayangkan tindakan kepolisian yang melakukan pemanggilan terhadap warga Desa Perkebunan Sungai Iyu, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang sebagai saksi dan melakukan penetapan status Tersangka kepada 6 orang warga.

Hal ini, ungkap Candra, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 51 Tahun 1960 yang merupakan pengaturan mengenai kompetensi absolut atau kewenangan mutlak dari Menteri Agraria dan tidak dibenarkan adanya campur tangan pihak lain, termasuk Kepolisian.

Terlebih lagi, masyarakat Desa Perkebunan Sungai Iyu telah melaporkan permasalahan tersebut ke Pemerintah Pusat, dan hingga kini proses penyelesaiannya masih berlangsung. Untuk itu seharusnya setiap pihak menghargai dan menghormati proses penyeelsaian yang hingga saat ini masih berjalan.

Candra menuturkan, tindakan kepolisian dengan melakukan pemanggilan serta pemeriksaan baik sebagai saksi maupun tersangka terhadap masyarakat Desa Perkebunan Sungai Iyu itu tidak diperkenankan dalam hukum, sehingga tindakan ini patut dianggap bersifat intimidatif serta merupakan wujud kriminalisasi terhadap warga yang masih memperjuangkan tanahnya.

Baca Juga:  Haji Uma Tinjau Proyek Bermasalah di Aceh Tamiang

“Maka dari itu, LBH Banda Aceh mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Pemerintah Aceh untuk dapat ,sesegera mungkin melakukan berbagai tindakan yang dianggap penting dan patut guna mendorong penyelesaian konflik tersebut secara bermartabat dan mengedepankan kepentingan warga,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Desa Sungai Iyu, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang ini berdiri sejak 1953 dan merupakan desa definitif serta terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan terdata pula dalam SK Gubernur Aceh.

Desa Perkebunan Sungai Iyu Kecamatan Bendahara adalah salah satu desa yang terdaftar, legal, dan diakui eksistensinya secara hukum. Keberadaan desa tersebut telah ada jauh sebelum diterbitkannya HGU bagia PT. Parasawita untuk pertama kalinya pada tahun 1973 dan perpanjangan di tahun 1990 yang kemudian beralih pada PT Rapala pada tahun 2013.

  • 36
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved