Komisi IV DPRA Panggil Empat Kepala Dinas

Sekretaris Komisi IV Zulfadhli

Banda Aceh, Mercinews.com – Komisi IV Bidang Pembangunan dan Tata Ruang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memanggil empat instansi yang menjadi mitra untuk hadir ke DPRA dalam rangka rapat kerja terkait evaluasi progres pelaksanaan APBA Tahun 2018.

Keempat instansi meliputi Dinas Pengairan Aceh, Dinas Perhubungan , Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.

Berdasarkan surat Komisi IV DPRA Nomor 42/Komisi IV/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 yang ditandatangani Ketua Komisi, Tgk Anwar Ramli disebutkan pertemuan dengan Dinas Perhubungan pada hari Senin 9 Juni pukul 09.30 WIB, kemudian pukul 14.00 WIB dijadwalkan pertemuan dengan Dinas Pengairan. Pada hari berikutnya, Selasa (10/7) Komisi IV menjadwalkan pertemuan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh pukul 09.30 WIB dan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh pukul 14.00 WIB.

Baca Juga:  Pansus DPRA Temui Terminal Tipe B di Ujong Fatihah Nagan Raya Rusak Terlantar

Dalam surat itu Komisi IV meminta agar pertemuan tersebut dihadir ;langsung kepada dinas terkait tanpa diwakili dengan mengikutsertakan kepala bidang dan kepala seksi.

Baca Juga:  Anggaran Belanja Aceh Tahun 2019 Direncanakan Rp15,7 Triliun

Sekretaris Komisi IV Zulfadhli mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya juga akan meminta klarifikasi beberapa hal yang saat ini ramai dibicarakan dan diberitakan di media.

“Seperti untuk Dinas Perhubungan Aceh, kita akan minta klarifikasi terkait dugaan penyelewengan anggaran untuk pelatihan teknisi pesawat Pemerintah Aceh, dan terkait proyek hanggar Bandara SIM yang pemenang tendernya tersandung kasus suap,” katanya.

Baca Juga:  Kaukus Pemuda Aceh Desak Gubernur Aceh dan DPRA Berdamai

Zulfadhli menambahkan, kepada Dinas Pengairan Aceh pihaknya akan mempertanyakan ikhwal lima proyek irigasi yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah, namun proyeknya sudah ada pemenang tender. Kemudian Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh pihaknya akan meminta klarifikasi terkait 242 paket proyek yang bersumber dari dana otonumi khusus (DOKA) yang tidak memiliki dokumen perencanaan.

  • 76
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved