KMAB Tuntut Lepaskan Irwandi Yusuf



Aceh, Mercinews.com – JPA yakin bahwa Gubernur Irwandi adalah sosok pemimpin yang bersih. Kami masih percaya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tidak terlibat dalam kasus yang dituduhkan KPK ini, karena kami paham betul pribadi yang bersangkutan bersih dari fitnah keji ini,” kata Ketua JPA, Safaruddin dalan siaran pers yang diterima Serambi, kemarin.

Menurut Safaruddin, selaku warga negara yang baik, sudah selayaknya JPA menghargai proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Pun demikian, JPA berharap KPK harus super hati-hati dalam melihat kasus ini, jangan sampai orang baik dan tidak bersalah dijadikan tersangka dan kemudian terpidana. “Jika demikian itu terjadi maka sangat disayangkan dan bahkan kredibilitas KPK akan hilang di mata rakyat,” kata Safaruddin.

Dalam siaran persnya, JPA juga menyentil pihak-pihak yang kerap menjual nama Gubernur Aceh untuk kepentingan pribadi dalam mencari keuntungan. Menurut JPA, sudah bukan rahasia umum lagi, hampir setiap orang yang dekat dengan penguasa sering memanfaatkan kedekatannya untuk meraup keuntungan secara pribadi.

“Hal semacam ini tak terlepas dengan ulah sebagian oknum yang dekat dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, kadang mereka sering latah menjual nama gubernur untuk mendapatkan apa yang diinginkan,” kata Safaruddin.

“Kami tidak menuduh orang dekat Gubernur Aceh yang juga di OTT KPK demikian, namun sah-sah saja jika kita menduganya, mengingat Bupati Bener Meriah pada 6 Juli 2018 di Gedung KPK mengungkapkan bahwa Irwandi Yusuf tidak pernah meminta uang kepadanya dan dia tidak pernah menyerahkan uang kepada Irwandi Yusuf, tapi orang dekat Gubernur Aceh yang meminta uang kepadanya,” pungkas Safaruddin.

Baca Juga:  KPK Tak Khawatir Terpidana Korupsi Ramai-ramai Ajukan PK

Aktivis mahasiswa Aceh, Munzir Abe dalam siaran persnya menulis kondisi Aceh hari ini sedang diperagakan budaya yang salah oleh orang-orang yang menduduki kursi atas, yaitu hal yang melewati batas moral. Dalam hal ini dia mengharapkan KPK harus menindak lanjuti indikasi-indikasi korupsi di bumi Aceh.

“Termasuk indikasi korupsi kompensasi eks kombatan GAM yang disalahgunakan oleh petinggi KPA,” katanya. Menurut Munzir, jika KPK membiarkan indikasi korupsi yang mencapai Rp 650 miliar tersebut, maka kemudian rantai kemiskinan di Aceh terus berlanjut. Banyak anak kombatan yang tidak terjamin pendidikannya dan banyak juga janda konflik yang bekerja banting tulang demi membiayai keluarganya. “Jika ini tidak ditindaklanjuti maka sama halnya kita membela perompak kesejahteraan rakyat,” tandas Munzir Abe.

Dia mempertanyakan sudah sejauh mana progres penyidikan yang telah dilakukan oleh Kejati Aceh terhadap kasus tersebut. “Saya juga berharap kepada Kejati agar hal ini menjadi kewajiban moril dalam memberantas korupsi di bumi Aceh,” pungkasnya.(Serambi)

  • 132
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved