KPK Temukan Bukti Dugaan Rekaman Komunikasi Terkait Fee

Banda Aceh, Mercinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami informasi yang didapatkan terkait dugaan suap Dana Otonomi Khusus (DOK).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin 9 Juli 2018 mengatakan, sejak awal telah ditemukan bukti tentang pertemuan-pertemuan pihak-pihak terkait membahas anggaran DOK tersebut. Termasuk pengajuan dari kabupaten ke provinsi.

“Kami sedang mengurai komunikasi yang terjadi, karena sempat muncul pembicaraan tentang “kewajiban” yang harus diselesaikan jika ingin dana DOK Aceh tersebut turun,” ujarnya.

Baca Juga:  Sekretaris PNA Kota Banda Aceh Bantah Akan Praperadilan KPK

Febri menjelaskan, diduga kata kewajiban tersebut mengacu pada comitment fee yang dibicarakan oleh pihak yang terkait dalam kasus ini. Seperti disampaikan saat konferensi pers, transaksi Rp500 juta diduga bagian dr komitmen fee Rp1,5 M yang direalisasikan.

“Aliran dana juga menjadi perhatian KPK, termasuk salah satu informasi aliran dana pada pihak tertentu yang akan kami klarifikasi pada saksi yang dicegah ke LN. Pemeriksaan akan dilakukan sesuai jadwal penyidikan nanti,” ujarnya.

Selain itu menurut Febri, sempat muncul juga dalam komunikasi kalimat “kalian hati-hati, beli HP nomor lain”.

Baca Juga:  Hari ini KPK Kembali Periksa Steffy Burase dan 5 Orang Lainnya dari Swasta

“Kami duga hal tersebut muncul karena ada kepentingan yang sedang dibicarakan sehingga khawatir diketahui oleh penegak hukum,” ujarnya.

Febri menegaskan, semua proses yang dilakukan KPK saat ini adalah proses hukum semata. Sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau minimal 2 alat bukti.

“Jadi, mari kita ikuti bersama proses yang berjalan ini,” ujarnya.

Febri mengatakan, semua proses hukum dalam menangani kasus korupsi ini selain dilakukan karena UU mengatur demikian, hal ini juga merupakan tugas bersama untuk menjaga agar hak-hak masyarakat, khususnya di Aceh  tidak dirugikan akibat perilaku korupsi pejabat-pejabat tertentu.

Baca Juga:  KPK Sudah Periksa 74 Saksi Terkait Kasus Irwandi Yusuf

“Dalam melaksanakan tugas, KPK memastikan bertindak profesional dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Sejauh ini, sekitar 97 Kepala Daerah telah kami proses dalam kasus dugaan korupsi. Semua pada akhirnya akan diuji di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

  • 190
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved