Abdullah Saleh Ajak Pemerintah Aceh Berbenah Usai OTT Irwandi Yusuf

Banda Aceh, Mercinews.com – Ketua Badan Legislasi DPRA, Abdullah Saleh, mengajak Pemerintah Aceh untuk berbenah usai terjaringnya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersama tiga tersangka lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Selasa (3/7/2018).

“Dengan kasus ini, sebenarnya kita harus terbenah, tidak boleh ada lagi pola-pola yang sudah terjadi sekarang ini, semua pihak harus berbenah bukan hanya pemerintah tapi legislatif, dan yudikatif,” katanya, Rabu (11/7/2018).

Kedepannya dia berharap, kepolisian dan kejaksaan di Aceh bisa bekerja optimal dalam rangka mencegah terjadinya peluang-peluang korupsi di Aceh, termasuk membangun kesadaran baru di kalangan penyelenggara negara di Aceh agar tebangun suasana baru dengan etikat dan tekad yang kuat untuk menata Aceh ke depan yang lebih baik di bawah kepemimpinan Plt Gubernur Nova Iriansyah.

Baca Juga:  KPK Besok Akan Periksa Kepala BPKS dan Dua Kepala Dinas Aceh

“Plt. Gubernur Aceh nantinya harus memiliki komitmen dalam upaya menciptakan Pemerintahan Aceh ke depan yang benar-benar bersih kemudian juga visioner,” imbuhnya.

Visioner menurutnya penting, supaya memberi harapan kepada Aceh dan masa depan rakyat Aceh bahwa ada masa depan dan cita-cita yang besar yang ingin dicapai. Untuk itu perlu pemerintah yang visioner yang jelas arah pembangunannya supaya tidak berputar-putar atau mudah sekali terjebak dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat.

Karena dengan memiliki cita-cita besar, visioner maka ke depan antara pemeritah dengan dewan tidak mudah lagi cek-cok hanya dengan hal-hal kecil.

Baca Juga:  Hari ini KPK Kembali Periksa Steffy Burase dan 5 Orang Lainnya dari Swasta

“Istilahnya peng griklah kita tidak boleh lagi terjebak dengan pola-pola yang lama,” jelasnya.

Penangkapan Irwandi oleh KPK dinilai Abdullah Saleh berawal dari Pergub APBA yang kemudian berefek hingga penundaan puluhan lelang sejumlah paket.

“Ini lewat proses yang panjang, proses panjang ini diawali dengan sikap ngotot Pak Irwandi yang memaksakan program-programnya secara sepihak dan tidak mau membahas dengan DPR,” jelasnya.

Langkah Pergub yang diambil Irwandi juga dinilai keliru karena semua program kegiatan yang ada tidak terkoreksi atau terawasi oleh dewan selaku lembaga pengawas.

Baca Juga:  Pendampingan Hukum untuk Irwandi Merujuk pada Permendagri

“Akhirnya seperti ini, ada yang menumpuk sejumlah program kegiatan pada kabupaten tertentu. Beberapa waktu lalu ada mas media juga yang mengangkat sejumlah paket yang bertumpuk di kabupaten Bireuen, ada juga di Bener Meriah, kayaknya sistemnya itu sudah mengarah kepada siapa-siapa yang ada kepentingannya yang akhir sampek pada penangkapan Pak Irwandi Yusuf. Semua ini berawal dari serangkaian kebijakan yang keliru dari awal,” katanya.

Jika sudah seperti ini maka tidak ada cara lain, katanya, selain mendukung upaya penegakan dan pemberantasan korupsi di Aceh oleh KPK. “Ini adalah konsekuensi dari kebijakan yang keliru,” pungkasnya. [] acehtrend

  • 216
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved