GeRAK Minta KPK Usut Proyek Jalan di Meulaboh Bersumber DOKA



Aceh Barat, Mercinews.com – Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh Barat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengusut kasus proyek pemeliharaan berkala jalan Meulaboh-Tutut tepatnya di kawasan Kecamatan Kaway XVI, yang hingga kini belum tuntas dikerjakan.

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syah Putra mengatakan proyek tersebut menelan anggaran Rp 5,7 miliar. Seharusnya jalan telah tersebut sudah selesai dikerjakan pada Desember 2017, namun hingga Juli 2018, proyek tersebut juga belum selesai dikerjakan.

Edy menduga pengerjaan jalan oleh rekanan PT Cipta Karsa, pada April tidak sesuai spek. Apalagi dugaan itu diperkuat dengan fakta di lapangan, pasalnya jalan yang telah diaspal itu rusak satu bulan pasca dikerjakan.

“Kami temukan ada beberapa proyek bersumber dari DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) di Aceh Barat tahun 2017 sarat masalah. Salah satunya pengerjaan jalan Meulaboh-Tutut ini menurut kami bermasalah. Baru satu bulan dikerjakan sudah rusak, jadi kami minta KPK turun untuk mengusut proyek ini,” kata Edy kepada wartawan, Kamis (12/7).

Sebenarnya, kata Edy, kasus tersebut sudah pernah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resor (Polres) Aceh Barat. Namun Polres tidak lagi menangani kasus tersebut karena saat tersebut sudah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat.

Namun berdasarkan laporan yang diterima dari Kejari, jalan tersebut hingga saat ini masih dalam tahap perawatan sehingga pihak Kejari memberikan waktu kepada rekanan untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Baca Juga:  Begini Kronologi OTT Gubernur Aceh, Bupati Bener Meriah dan 2 orang Swasta

“Masalah hingg kini jalan tersebut belum juga diperbaiki, sekarang warga juga memblokir jalan litas tersebut karena tidak tahan debu,” ungkapnya.

Sebenarnya, kata Edy, pihaknya bukan menunggu selesainya perawatan jalan tersebut sesuai kontrak yang disebut-sebut hingga Desember 2018 ini, namun pihaknya lebih mendesak agar dilakukan pemeriksaan kualitas jalan yang dinilai ada keganjilan dalam pengerjaannya, sehingga bisa diketahui apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak.

“Jadi kami harap KPK mau turun meninjau proyek tersebut, karena hingga saat ini jalan belum selesai pengerjaannya, mengingat Kejari Aceh Barat tidak melakukan pemeriksaan kualitas jalan sebagaimana yang kami sampaikan pada Kajari,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu Edy juga ikut mempertanyakan fungsi pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas pengerjaan jalan tersebut, mengingat adanya alokasi dana sebesar Rp 1,1 miliar, namun terkesan seperti tidak ada pengawasan lantaran jalan itu rusak usai satu bulan dikerjakan.[] ajnn.net

  • 137
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved