Umum

Wali Nanggroe Siap Jadi Perantara bagi KKR Aceh

Logopit 1531843407101 - Wali Nanggroe Siap Jadi Perantara bagi KKR Aceh

Banda Aceh, Mercinews.com – Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang diketuai Afridal Darmi menemui Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar , di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh pada Senin (16/7/2018).

Dalam pertemuan itu para komisioner KKR Aceh menyampaikan hal-hal terkait fungsi dan tugas KKR Aceh sebagai upaya melanjutkan perdamaian yang rekonsiliatif.

Afridal Darmi mengatakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebutkan tugas, fungsi, dan kewenangan KKR Aceh, lembaga itu bukan hanya bertugas sebagai lembaga justicial semata melainkan sebagai lembaga independen, untuk mengungkapkan kebenaran atas suatu peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu dan melakukan rekonsiliasi untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.

Baca juga:  Rumoh Geudong, Situs Pelanggaran HAM di Pidie Aceh Diresmikan

“Selanjutnya merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk dilaksanakan reparasi dalam bentuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi,” kata Afridal Darmi melalui siaran pers yang diterima aceHTrend, Senin (16/7/2018).

Malik Mahmud selaku Wali Nanggroe Aceh menyatakan lembaga itu siap menjadi perantara Pemerintah Pusat dengan pemimpin GAM untuk menyosialisasikan tugas KKR dan membantu lembaga itu dalam mengungkapkan kebenaran dan melaksanakan rekonsiliasi.

Baca juga:  Komnas HAM Jakarta Kunjungi KKR Aceh

Ia berpesan agar para komisioner benar-benar menjaga kerahasiaan dan bersikap netral saat berkerja.

“Posisikan diri sebaik-baiknya dengan menjaga kearifan lokal daerah, baik, dengan korban maupun dengan pihak-pihak yang berkonflik,” ujar Malik Mahmud.

Wali Nanggroe Aceh itu berharap KKR bisa menjadi lembaga yang bermanfaat untuk menjaga perdamaian Aceh dan menjadi inspirasi bagi negara Republik Indonesia.[] acehtrend

Comments

Kabar Popular

To Top