Di Provinsi Aceh, Lima Mantan Napi Kasus Korupsi Ikut Nyaleg

ilustrasi Pilkada

Banda Aceh, Mercinews.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menemukan sebanyak 199 mantan narapidana (napi) kasus korupsi turut mendaftar sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) pada pemilu legislatif 2019 mendatang. Mereka mendaftar sebagai Bacaleg DPRD, baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Lebih rincinya, sebanyak 30 mantan napi korupsi mendaftar sebagai bacaleg DPRD di 11 provinsi, kemudian sebanyak 148 mantan napi korupsi mendaftar sebagai bacaleg DPRD di 93 kabupaten, dan 21 mantan napi korupsi mendaftar sebagai bacaleg DPRD di 12 kota.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh, provinsi yang terdapat bacaleg mantan napi korupsi terbanyak berada di Provinsi Jambi sebanyak sembilan bakal calon. Diikuti, Bengkulu empat bacaleg, Sulawesi Tenggara tiga bacaleg, Kepulauan Riau tiga bacaleg, Riau tiga bacaleg, Banten tiga bacaleg, Jawa Tengah dua bacaleg, NTT dua bacaleg, DKI Jakarta satu bacaelg, Kalimantan Selatan satu caleg dan Sulawesi Utara satu bacaleg.

Selanjutnya, kabupaten yang terdapat bacaleg mantan napi korupsi adalah Kabupaten Buol dan Katingan masing-masing sebanyak enam bakal calon. Berturut-turut diikuti, Kabupaten Kapuas lima orang, Belitung Timur empat orang, Trenggalek empat orang, Kutai Kertanegaraempat orang, Seruyan tiga orang, Alor tiga orang, Bulukumba tiga orang, Pasaman Barat tiga orang, Rejang Lebong tiga orang, Sidoarjo tiga orang, Natuna tiga orang, Bolaang Mongondow Utara tiga orang, Aceh Barat Daya dua orang, Banggai dua orang, Hulu Sungai Utara dua orang, Jembrana dua orang, Barito Selatan dua orang, Sorong Selatan dua orang, Kampar dua orang , Karawang dua orang, Kutai Barat dua orang, Mukomuko dua orang, Nias Selatan dua orang, Ogan Komering Ulu dua orang Pandeglang dua orang, Sumba Barat Daya dua orang, Sumbawadua orang, Rokan Hilir dua orang.

Baca Juga:  Di Pidie, Belasan Bacaleg Tak Memenuhi Syarat

Kemudian, terdapat 63 kabupaten yang terdapat satu bacaleg mantan napi korupsi, yakni Kabupaten Konawe Utara, Aceh Selatan, Aceh Utara, Bandung, Bangka Tengah, Banjarnegara, Bantul, Batu Bara, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Bulungan, Dompu, Gunung Kidul, Blora, Batang, Banggai Laut, Bengkalis, Blitar, Bone Bolango, Brebes, Buleleng, Deli Serdang, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lembata, Lingga, Madiun, Mamuju, Morowali Utara, Nganjuk, Rembang, Sanggau, Solok Selatan, Solok, Sragen, Toraja Utara, Kepulauan Aru, Kepulauan Mentawai, Klaten, Lebak, Limapuluh Kota, Luwu Timur, Majalengka, Mamuju tengah, Manggarai Barat, Penukal Abab Lematang Ilir, Buru, Bima, Kuantan Sengingi, Seram Barat, Serdang Berdagai, Sindereng Rappang, Sintang, Sigi, Padang Lawas, Sumba Barat, Takalar, Tanggamus, Tasikmalaya, Toba Samosir, Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Belu.

Baca Juga:  Din Gajah Akhirnya Maju Jadi Caleg DPRA Melalui PNA

Sementara itu, Kota yang terdapat bacaleg mantan napi korupsi adalah Kota Lamongan sebanyak empat bakal calon. Kemudian Kota Pagar Alam tiga orang, Kota Cilegon dua orang, Kota Gorontalo dua orang, Kota Kupang dua orang, Kota Sukabumi dua orang, Kota Madiun satu orang, Kota Sabang satu orang, Kota Tual satu orang, Kota Manado satu orang, Kota Pramulih satu orang, dan Kota Tebing Tinggi satu orang.

Khusus untuk Provinsi Aceh terdapat sebanyak 5 bacaleg mantan napi korupsi yang turut mendaftar untuk berkonstetasi pada Pemilu Legislatif 2019. Berikut merupakan nama calon dan Partai Politik serta kabupaten atau kota asal bacaleg tersebut. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat nama Ermisal yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hanafiah yang berasal dari Partai Politik lokal SIRA. Kemudian dari Kabupaten Aceh Utara terdapat nama M. Asaf Ishaq yang berasal dari Partai Bulan Bintang (PBB). Selanjutnya dari Kabupaten Aceh Selatan terdapat nama Tio Achriat dari Partai Golkar. Untuk Kota Sabang ada nama Rusli Is yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Baca Juga:  KPK: Bacaleg Berharta Rp 20 Triliun Klaim Punya Tanah Mengandung Tambang

Sebagaimana diketahui dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Dalam Pasal 4 ayat 3 PKPU disebutkan bahwa dalam seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi,[]

Sumber: Ajnn.net

  • 273
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved