Dugaan Korupsi Lembu Rp 8,1 Miliar, Jaksa Tahan Kadis DKPP Lhokseumawe

Kadis Kelautan Perikanan dan Peternakan Lhokseumawe drh Rizal Bin Binsari, Kamis (26/7/2018)

Banda Aceh, Mercinews.com – Kejaksaan menahan Kadis Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Lhokseumawe drh Rizal Bin Binsari, Kamis (26/7/2018).

Dia ditahan atas dugaan korupsi pengadaan lembu untuk 254 kelompok masyarakat dengan pagu anggaran senilai Rp 9 miliar lebih yang bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun anggaran 2014. Berdasarkan audit BPKP, negara diketahui merugi senilai Rp 8,1 miliar lebih.

Rizal ditahan setelah berkasnya dinyatakan lengkap. Siang tadi, penyidik Polres Lhokseumawe telah melimpahkan berkas perkara, barang bukti, serta tersangka kasus itu ke Kejaksaan Negeri Lhoseumawe yang berlangsung di kantor Kejati Aceh.

Baca Juga:  5 Anggota DPRA Diduga Terlibat Begal Bantuan Beasiswa BPSDM 2017

Kajari Lhokseumawe Ali Akbar, SH, MH mengatakan, selain Rizal, terdapat dua tersangka lainnya yang juga ditahan masing-masing, Ismunazar (PPK) dan Dahlia, kabid Peternakan DKPP Lhokseumawe yang juga PPTK dalam pengadaan itu.

“Mereka ditahan 20 hari ke depan untuk kepentingan penuntutan,” kata Ali Akbar yang dikonfirmasi Beritakini Para tersangka saat ini dititipkan di Lembaga Permasyarakatan Kajhu, Banda Aceh.

Ali menjelaskan, pengadaan lembu tersebut dilakukan tidak melalui pelelangan meski sesungguhnya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta dengan aturan perubahannya mengamanahkan untuk kegiatan pengadaan dengan nilai itu harus dilakukan melalui pelelangan.

Baca Juga:  Begal Dana Beasiswa Aceh, Nama Oknum Anggota DPRA Disebut Dalam Berita Acara

Belakangan, penyidik kepolisian menemukan adanya dugaan fiktif dalam pengadaan tersebut, sehingga merugikan keuangan negara.

Polisi awalnya menetapkan dua tersangka dalam kasus ini masing-masing Ismunazar dan Dahlia. Namun jaksa penuntut memberi pentunjuk tambahan kepada kepolisian sehingga akhirnya Rizal Bin Binsari juga ditetapkan sebagai tersangka.

Selaku Pengguna Anggaran dalam DKPP Lhokseumawe, Rizal diketahui tidak memerintahkan pejabat pengadaan untuk melakukan pelelangan tehadap pengadaan lembu tersebut padahal menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta dengan aturan perubahannya untuk kegiatan pengadaan tersebut harus dilakukan melalui pelelangan.

Baca Juga:  Kejati Aceh Selidiki Dana Hibah Rp 650 Miliar ke Eks Kombatan GAM

Selain itu, informasi yang dihimpun penyidik kepolisian juga telah memulai penyidikan terhadap salah seorang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Dia adalah ES (43) yang juga Direktur CV Bireuen Vision.

Sumber: Beritakini.co

  • 1.4K
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved