Pendampingan Hukum untuk Irwandi Merujuk pada Permendagri

Kepala Biro (Karo) Hukum Setda Aceh, Dr Amrizal J Prang SH LLM. @Ihan Nurdin/aceHTrend

Banda Aceh, Mercinews.com – Pemerintah Aceh siap memberikan pendampingan hukum kepada Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf, yang saat ini sedang tersangkut kasus dugaan suap proyek Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Menurut Kepala Biro (Karo) Hukum Setda Aceh, Dr Amrizal J Prang SH LLM, pendampingan hukum diberikan apabila Irwandi Yusuf diperiksa sebagai saksi .

“Kita melakukan pendampingan terhadap saksi-saksi yang nanti dipanggil. Termasuk juga, bisa jadi nanti Gubernur nonaktif kan juga pernah dijadikan sebagai saksi. Ini kalau kita melihat Permendagri bisa juga dilakukan, tapi lagi-lagi kalau pidana umum bisa kita lakukan, tapi kalau pidana khusus inikan kita perlu koordinasi lagi ke sana,” katanya kepada aceHTrend, Sabtu, 28 Juli 2018.

Baca Juga:  KPK Minta Saksi Penuhi Panggilan Penyidik

Mengenai pendampingan hukum kepada kepala daerah yang terjerat kasus hukum ini, pihaknya mengacu pada dasar hukum yang diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini, pendampingan hukum yang diberikan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 15 Permendagri No 12 Tahun 2014. Dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan: Biro Hukum Provinsi melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan CPNS/PNS Provinsi. Sementara pada ayat (2) dijelaskan: Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan SKPD terkait.

Baca Juga:  Jubir KPK Febri Diansyah: Informasi Pembebasan Irwandi Yusuf Tidak Benar

“Dalam hal ini perkara hukum yang boleh saja didampingi sesuai Pasal 13 hanya perkara pidana umum, pidana khusus seperti tindak pidana korupsi tidak disebutkan di sana. Tapi lagi-lagi kalau pidana umum bisa kita lakukan, kalau pidana khusus inikan kita perlu koordinasi lagi ke sana, karena di dalam Permendagri itu tidak mengatur apakah boleh atau tidak pendampingan hukum pada yang sudah jadi tersangka atau tidak. Ketikda tidak diatur kita tidak bisa berspekulasi walaupun secara normanya ketika itu tidak diatur bisa boleh bisa juga tidak,” katanya.

Baca Juga:  KPK Seperti Kambing Congek, Saut Situmorang: April Saya Ketemu Irwandi, Juni Kena OTT

Berkaitan dengan kasus yang menjerat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan Kepala Biro Hukum Kemendagri sejak 16 Juli 2018. Koordinasi dilakukan setelah Biro Hukum Pemerintah Aceh melakukan kajian hukum sesuai aturan Permendagri di atas.

“Proses pendampingan hukum yang kita berikan juga mengacu pada Pasal 15 Permendagri tersebut.”

Amrizal mengatakan pemerintah juga menyediakan anggaran pendampingan hukum kepada pejabat yang berhadapan dengan hukum.

Setiap biaya yang dikeluarkan dalam proses pendampingan hukum, semuanya dibebankan kepada anggaran daerah selama sudah dianggarkan dalam APBA sebagaimana amanah Pasal 31 huruf b Permendagri Nomor 12 Tahun 2014.[]

  • 57
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved