Guru di Pulau Aceh Tak Dapat Dana Tunjangan Daerah Khusus Sejak 2017 hingga 2018

Banda Aceh, Mercinews.com – Para guru dari Kecamatan Pulau Aceh Kabupaten Aceh Besar membuat laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh terkait tidak diberikannya lagi dana tunjungan daerah khusus sejak 2017 hingga 2018.

Salah seorang guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Pulau Aceh Dede Kurniawan mengatakan persoalan di Pulau Aceh khususnya para guru di Pulau Nasi sudah tidak mendapatkan lagi tunjangan daerah khusus tersebut sejak 2017 hingga saat ini. Terakhir mereka menerima dana tunjungan itu pada Desember 2016.

Dede menyebutkan, dana tunjangan khusus yang diterima selama ini sebesar gaji pokok masing-masing. Namun dana tersebut sudah tidak pernah diberikan lagi sejak Januari 2017 sampai sekarang.

“Sudah dari 2017 kami tidak dapat, dan 2018 ini juga belum ada kabar, biasanya setiap tiga bulan sekali pasti diberikan,” kata Dede Kurniawan kepada wartawan usai memberikan laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Senin (30/7).

Baca Juga:  Aceh Terus Bergegas Pemberdayaan TIK untuk Pendidikan 

Hal senada juga diutarakan Guru SMA 1 Pulau Aceh, Bismi Aulia menyampaikan sejak 2017 mereka sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Aceh Besar, tetapi juga belum direalisasikan. Padahal dana tunjangan khusus itu sendiri biasanya mereka terima dari Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah.

“Lebih kurang seluruhnya guru di Pulau Aceh hampir 100 orang, kalau ditambah sama Guru Tidak Tetap (GTT) maka mencapai 150 orang terdiri dari guru dari SD, SMP dan SMA,” ujarnya.

Kata Bismi, sebelumnya mereka juga sudah pernah menghadap Dinas Pendidikan Aceh, tetapi malah membandingkannya dengan guru Pulau Breuh. Padahal di Pulau Breuh sebagian kecil masih mendapatkan dana tunjangan khusus ini.

Baca Juga:  Gita Handayani Raih Juara Umum di Internasional Marching Band

Selain itu, lanjut Bismi, mereka juga sudah menemui Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Bidang Pendidikan, Muhammad AL Fatah, Asisten III Gubernur Aceh, namun usaha tersebut kembali tidak mendapatkan hasil.

“Makanya kita langsung konsolidasi bersama guru di Pulau Breuh yang tidak mendapatkan dana tunjangan untuk bersama-sama melaporkan persoalan ini ke Ombudsman Aceh,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin berjanjiakan menindaklanjuti laporan para guru tersebut, nantinya Ombudsman bakal melakukan verifikasi serta koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Aceh Besar untuk tingkat pendidikan SD dan SMP, sedangkan untuk tingkat SMA dibahas dengan Dinas Pendidikan Aceh.

Baca Juga:  373 Siswa SMK se-Aceh Ikut FLS2N Tingkat Provinsi

“Kita berharap semua sekolah di Pulau Aceh itu dikatagorikan daerah Terluar, Terpencil, Tertinggal (3T). Saya kira tidak rugi kalau mereka dapat tunjangan tersebut, kenapa harus pilih kasih sebagian dapat sebagian tidak,” tutur Taqwaddin Husin.

Dalam kasus ini, kata dia, Ombudsman melihat apakah ada aturan yang dilanggar dalam persoalan ini, kedepan pihaknya akan memanggil Pemerintah Aceh Besar, dan bakal mempertanyakan kenapa ada guru yang menerima dan tidak.

“Kenapa yang di pusat kecamatan dapat, sementara yang jauh tidak dapat, apakah ini diskriminasi, salah catat atau salah prosedur, itu nanti diverifikasi,” pungkasnya.

  • 44
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved