PNA Pidie: KPK Kewalahan Kaitkan Irwandi Yusuf dan Korupsi DOKA

Sigli , Mercinews.com – Menyikapi kasus penahanan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf oleh KPK, Dewan Pimpinan Wilayah-Partai Nanggroe Aceh (DPW-PNA) Pidie menilai KPK sepertinya kewalahan membuktikan keterlibatan IY dalam kasus suap DOKA 2018.

Ketua Umum DPW-PNA Pidie, Iskandar Cagee melalui Ketua Bidang Komunikasi Publik, Mukhtar Syafari, MA., mengatakan, sudah sebulan lebih Irwandi Yusuf ditahan tapi belum diperiksa sebagai tersangka kasus suap yang disangkakan kepadanya. Ia masih diperiksa sebagai saksi terhadap beberapa tersangka yang lain.

Baca juga:  KPK Telusuri Sejumlah Proyek Disbudpar Aceh Terkait Fenny Steffy Burase

Ketika kasus ini belum ada titik terang keterlibatan IY, sepertinya ke depan akan digiring ke dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Kita sangat berharap semoga KPK tidak “bermain api” terhadap Aceh. Kalau seandainya KPK terlibat dalam sekenario jahat kasus penangkapan Gubernur Aceh dan sengaja menciptakan opini publik yang menyesatkan maka dikhawatirkan akan ada yang harus “dibayar mahal” Pusat terhadap Aceh, yaitu runtuhnya kepercayaan Aceh terhadap pusat yang selama ini dengan begitu susah dibangun pasca perdamaian. Dan rakyat Aceh akan menduga-duga tujuan besar dari skenario itu,” kata Mukhtar melalui siaran pernya, Minggu (5/8/2018).

Baca juga:  Bupati Bener Meriah Ahmadi Ditahan KPK

Mukhtar melanjutkan, Kalau ini terjadi maka rakyat Aceh akan kembali digiring oleh pihak tertentu ke sentimen nasionalisme keacehan, yang pada akhirnya akan terbangkit kembali kenangan sejarah masa silam.

“Oleh karena itu, kita mengharapkan kepada KPK agar mengedepankan asas keadilan, kejujuran dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum,” katanya.

Baca juga:  Irwandi Yusuf Ungkap Jasanya Perdamaian di Tanah Rencong

Ia berharap kepada Pemerintah Pusat dan lembaga terkait, serta aktivis pemerhati hukum agar jeli melihat kejanggalan dalam kasus OTT. Jangan sampai penegakan hukum diselimuti oleh kepentingan politik tertentu yang pada akhirnya akan melahirkan sentimen politik yang lebih besar di Aceh. Dan ini menjadi blunder bagi pemerintahan Jokowi.

“Kalau memang tidak ada bukti kuat keterlibatan IY dalam kasus suap, seyogianya KPK berbesar hati untuk menghentikan penyidikan terhadap IY,” imbuhnya. (Rilis)

acehtrend

  • 409
    Shares

Berikan Komentar

Berikan Komentar Anda Disini

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Ikuti Facebook

Copyright © 2019 Mercinews.com. All Rights Reserved