Dirjen Otda Kemendagri dicecar KPK soal regulasi penyaluran dana Otsus Aceh



KPK memeriksa Ditjen Otda Kemendagri, Sumarsono sebagai saksi dalam kasus suap DOKA pada hari ini./ foto/ tirto.id

Jakarta, Mercinews.com – Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas kasus yang menjerat Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf.

Dia mengaku dicecar pertanyaan soal regulasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

KPK itu pengen tahu mengetahui bagaimana regulasi peraturan mengenai Otsus, mengapa Otsus, bagaimana Otsus kemudian dananya disalurkan, mekanisme seperti apa ya sekitar itulah kira-kira,” katanya di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (9/8).

Selain soal mekanisme DOKA, dia juga dikonfirmasi sejumlah hal terkait perbedaan otonomi daerah dengan otonomi khusus. Sumarsono menjelaskan bahwa dana untuk daerah yang bersifat khusus atau istimewa diatur oleh peraturan gubernur.

Baca Juga:  KPK Mulai Sasar Proyek Balohan Sabang Rp 221 Miliar

Dana Otsus itu memang untuk alokasinya memerlukan peraturan gubernur. Jadi makanya gubernur memiliki juga power, sementara regulasinya itu aja, banyak hal yang sifatnya regulasi,” jelasnya.

Sumarsono memastikan semua hal tentang mekanisme penyaluran DOKA telah disampaikan ke penyidik. Dia juga menerangkan kepada penyidik tentang teori desentralisasi.

“Kan ada dua desentralisasi simetris yang sifatnya umum seluruh Indonesia, dan desentralisasi yang asimetris yang khusus seperti Aceh, Jogja, Papua, Papua Barat. Bedanya apa, beliau (KPK) kan mau tahu regulasinya seperti apa, iya terserah analisis mereka seperti apa,” terangnya.

Baca Juga:  GeRAK Minta KPK Usut Proyek Jalan di Meulaboh Bersumber DOKA

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengalokasian Dana Otonomi Khsuus (Otsus) Aceh tahun anggaran 2018. Mereka adalah Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf dan dua pihak swasta bernama Hendri Yuzal dan Teuku Syaiful Bahri. Ketiga ditetapkan tersangka sebagai pihak penerima suap dari tersangka Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Baca Juga:  Massa Koalisi Masyarakat Aceh Bersatu Tandatangani Bebaskan Irwandi Yusuf

Gubernur Irwandi, diduga menerima suap Rp 500 juta dari total fee Rp 1,5 miliar. Uang tersebut diduga akan digunakan untuk membeli medali dan pakaian atlet dalam ajang Aceh International Marathon 2018.

Dugaan tersebut diperkuat oleh model Fenny Steffy Burase. Steffy yang merupakan tenaga ahli dalam ajang tersebut mengatakan bahwa aliran dana suap tersebut ada, namun dirinya mengaku tak tahu asal usul dana tersebut. Steffy juga membenarkan pengeluaran untuk membeli medali senilai Rp 500 juta.

Reporter: Lisza Egeham
Sumber: Liputan6,

  • 61
    Shares
Berikan Komentar