Penangkapan Irwandi Yusuf Dinilai Tidak Sah, YARA Praperadilankan KPK

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, mendaftarkan permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Banda Aceh, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, mendaftarkan permohonan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permohonan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan registrasi perkara nomor 97/Pid.pra/2018/PN.Jak.Sel.

Safaruddin mengatakan, YARA mendapat kuasa khusus dari Yuni Eko Hariatna, salah satu  Wakil Ketua DPW PNA Kota Banda Aceh. Seperti diketahui, PNA adalah partai politik lokal besutan Irwandi Yusuf, tersangka kasus suap ijon proyek infrastruktur.

Menurut YARA, praperadilan diajukan karena mereka menilai  penangkapan dan penahanan terhadap Irwandi tidak sah.

Baca Juga:  Sempat Mangkir, Steffy Burase Kini Penuhi Panggilan Penyidik KPK

“Karena tidak didasari dengan fakta fakta hukum yang ada, seperti tidak adanya barang bukti dalam proses penangkapan Irwandi di kediamannya,” kata Safaruddin, Rabu (15/8/2018).

Menurut Safaruddin, Irwandi  juga tidak ditangkap pada saat melakukan transaksi korupsi bahkan uang yang diduga hasil korupsi didapat dari pihak lain yang dipakai untuk keperluan kegiatan promosi pembangunan Aceh yaitu kegiatan Aceh Marathon.

Baca Juga:  KPK Juga Geledah Ruang Kerja Bupati Bener Meriah dan Kadis PUPR

“Dalam penangkapan Irwandi tidak ditemukan barang bukti sebagaimana dikatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan operasi tangkap tangan, uang yang saat ini di sebut sejumlah Rp 500 juta itu diambil dari pihak lain,” terang Safar.

Safar berpendapat bahwa terhadap definisi tertangkap tangan adalah:

Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, dan tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, dan apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

Baca Juga:  Bupati Purbalingga Pose Salam Metal Lagi Setelah Resmi Ditahan KPK

“Oleh karena itu, kami mewakili kepentingan hukum klien kami,Yuni Eko Hariatna meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membebaskan Irwandi Yusuf dari penahanan KPK, dan menyatakan bahwa penangkapan dan penahanannya tidak sah secara hukum,” kata Safar.

 

Sumber:Beritakini,co

  • 648
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved