KPA Pase: Pemerintah Jangan ‘Bermain Api’ dengan Rakyat Aceh

KPA Wilayah Samudra Pase menggelar doa bersama memperingati 13 tahun damai Aceh di Markas KPA setempat. @istimewa

Lhoksemawe, Mercinews.com – Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Samudra Pase menggelar doa bersama memperingati 13 tahun perdamaian Aceh di Markas KPA, Geudong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, Rabu, 15 Agustus 2018. Pihak KPA Pase meminta pemerintah pusat “jangan bermain api” dengan rakyat Aceh, dalam artian tidak lagi mengulur-ulur implementasi seluruh butir MoU Helsinki.

Peringatan 13 tahun perdamaian Aceh di Markas Partai Aceh/KPA Pase atau dikenal Gedung Merah itu dihadiri Ketua KPA Pase, Tgk. Zulkarnaini Bin Hamzah, Bupati Aceh Utara yang juga Ketua DPW Partai Aceh (PA) Aceh Utara, Muhammad Thaib atau Cek Mad, Wakil Bupati, Fauzi Yusuf alias Sidom Peng, para anggota DPRK Aceh Utara, termasuk bacaleg PA untuk Pemilu 2019.

Baca Juga:  Abu Razak Imbau KPA Tidak Terlibat dalam Demo Pembebasan Irwandi

Doa bersama dipimpin Tgk. M. Nasir Asnawi, teungku imum Masjid Babussalam Simpang Kramat, yang juga mantan anggota DPRK Aceh Utara. Usai doa bersama dilanjutkan dengan kenduri syukuran 13 tahun perdamaian Aceh.

Ketua Panitia Peringatan 13 Tahun Perdamaian Aceh KPA Pase, M. Dahlan Ishak, mengatakan, pemerintah pusat sampai saat ini belum merealisasikan semua butir MoU Helsinki. “Padahal, itu kewajiban pemerintah Indonesia. Seluruh butir perjanjian antara pemerintah Indonesia dan GAM itu wajib dilaksanakan. Bukan harus, tapi wajib,” kata mantan kombatan yang akrab disapa Maklan ini kepada portalsatu,

Maklan menyebutkan, salah satu butir MoU Helsinki adalah Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne. DPR dan Gubernur Aceh sudah mengesahkan Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh pada tahun 2013.

Baca Juga:  Hari ini 13 Tahun Perdamaian Aceh Ini Pesan Bachtiar Abdullah

Dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 itu disebutkan, Bendera Aceh adalah salah satu simbol pemersatu masyarakat Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh. Sedangkan Lambang Aceh adalah salah satu simbol keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Namun, pemerintah pusat belum dapat menerima Bendera Aceh lantaran sama persis dengan Bendera GAM. Persoalan Bendera dan Lambang Aceh sampai saat ini masih cooling down. Itulah sebabnya, Pemerintah Aceh belum menjalankan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Maklan menyayangkan sikap pemerintah pusat masih menolak Bendera dan Lambang Aceh meskipun sudah ditetapkan dengan Qanun Aceh, turunan UUPA. Padahal, menurut dia, Bendera dan Lambang Aceh merupakan amanah MoU Helsinki yang wajib diimplementasikan oleh pemerintah.

Baca Juga:  Peringatan 13 Tahun Perdamaian Aceh Tak Lagi Meriah Sepi Pengunjung

“Oleh karena itu, kita meminta pemerintah Indonesia ‘jangan bermain api’ dengan rakyat Aceh, khususnya dengan GAM. Jangan lagi mengulur-ulur waktu untuk pelaksanaan butir-butir MoU Helsinki. Kita komit menjaga perdamaian Aceh, tapi pemerintah Indonesia juga jangan melupakan kewajibannya, wajib melaksanakan seluruh isi perjanjian damai itu,” tegas Maklan.

Maklan menambahkan, “Salah satu butir MoU Helsinki yang belum dituntaskan, ya itu tadi, Bendera dan Lambang Aceh. Begitu juga dengan kewenangan-kewenangan Aceh sebagaimana disepakati dalam perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan GAM, belum sepenuhnya dijalankan meskipun usia perdamaian sudah 13 tahun”.[](tim)

Editor: portalsatu.com

  • 255
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved