Abdullah Puteh Ancam Adukan KIP Aceh ke DKPP

Foto/Abdullah Puteh

Banda Aceh, Mercinews.com – Abdullah Puteh masih berupaya mencari keadilan setelah dia dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD RI lantaran terbentur dengan statusnya yang mantan koruptor.

Dia telah merencanakan akan melaporkan KIP Aceh ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta.

Kuasa Hukum Abdullah Puteh, Zulfikar Sawang mengatakan, kemarin, pihaknya telah datang ke Bawaslu RI untuk berkonsultasi.

“Ya kita konsultasi terlebih dahulu. Rencananya kami akan melapor ke DKPP pada Senin pekan depan,” katanya saat dikonfirmasi Beritakini Sabtu (25/8/2018).

Zulfikar mengatakan, langkah itu diambil lantaran KIP Aceh sebagai termohon tidak juga menjalankan putusan Panwaslih Aceh, yang mengabulkan permohonan Abdullah Puteh.

Baca Juga:  Mulai Hari Ini, KIP Aceh Terima Pendaftaran Bakal Calon DPRA

Berdasarkan putusan sidang ajudikasi 9 Agusuts 2018 lalu, Panwaslih Aceh memang telah membatalkan Berita Aceh (BA) KIP Aceh Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu DPD, di mana berdasarkan BA itu Abdullah Puteh dinyatakan tak memenuhi syarat.

Panwaslih Aceh juga meminta KIP Aceh untuk menjalankan putusan itu paling telat tiga hari setelah diputuskan. Ini artinya, Abdullah Puteh bisa kembali mengikuti tahapan pencalonan sebagai anggota DPD RI.

Namun KIP Aceh juga mendapat dukungan dari sejumlah kalangan agar tak menjalankan keputusan itu. Salah satunya dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).

Baca Juga:  Biar Tidak Kosong Untuk Sementara KPU Ambil Alih Tugas KIP Aceh

LSM anti rasuah ini juga menyesalkan sikap Panwaslih Aceh yang telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan Abdullah Puteh. Keputusan Panwaslih Aceh itu justru dinilai sebagai langkah mundur bagi agenda pemberantasan korupsi.

Sementara Zulfikar Sawang mengatakan, putusan Panwaslih Aceh sesungguhnya merujuk pada perintah undang-undang, terutama UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Artinya perintah Panwaslih Aceh agar KIP Aceh melaksanakan putusan itu adalah perintah hukum. Jika tidak dijalankan, maka KIP telah melawan hukum,” katanya.

Menurut Zulfikar Sawang, KIP Aceh sendiri beralasan bahwa mereka terbentur surat dari KPU yang meminta untuk menunda pelaksanaan putusan Panwaslih Aceh itu.

Baca Juga:  Aryos: Ada yang Tidak Beres Pada Seleksi KIP Aceh

“Karena KPU katanya akan berkonsultasi dengan Bawaslu dan meminta koreksi, dan menunggu hasilnya,” kata Zulfikar Sawang.

Namun, ungkap Zulfikar Sawang, Bawasli RI sesungguhnya telah menjawab secara resmi surat KPU tersebut dan menyatakan bahwa KIP Aceh/KPU sebagai termohon tidak memiliki legal standing untuk meminta koreksi.

“Justru permohonan koreksi itu adalah hak pemohon yakni Abdullah Puteh,” katanya.

Dia mencontohkan, bisa saat sengketa di Panwaslih Aceh, Abdullah Puteh dikalahkan, maka dirinya sebagai pemohon berhak untuk mengajukan hak koreksi atas putusan itu.  “Begitu aturannya,” kata Zulfikar.

Sumber: Beritakini

  • 46
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved