Kasus Salah Tangkap, LBH Banda Aceh Surati Kapolri dan Kompolnas

Direktur LBH Banda Aceh, Mustiqal Syahputra. Foto: Net

Banda Aceh, Mercinews.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh mengecam tindakan oknum kepolisian terkait kasus salah tangkap terhadap tiga warga dari Meunan Asan, Kecamatan Madat dan Panton Labu Aceh Utara.

Ketiga warga itu dituduh sebagai pelaku pembunuhan Bripka Anumerta Faisal yang terjadi di kawasan Pantai Bantayan, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara dan saat ini telah dibebaskan karena tidak bersalah.

Direktur LBH Banda Aceh, Mustiqal Syahputra menyampaikan tindakan tersebut harus dipertanggungjawab oleh oknum polisi yang terlibat aktif maupun yang berperan sebagai pengawas dalam kasus ini.

“Kepolisian bekerja berdasarkan aturan, dalam UU polisi tidak boleh adanya tindakan penyiksaan dan pemaksaan terhadap orang untuk mengaku bersalah,” kata Mustiqal Syahputra kepada Mercinews, Jumat (31/8/2018).

Berhubungan dengan kasus tersebut, Mustiqal menyebutkan ada dugaan tindakan kepolisian yang bertentangan dengan beberapa prinsip dalam aturan hukum, diantaranya prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa dan hak untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Baca Juga:  Komisi I DPRA Akan Dampingi Korban Salah Tangkap di Aceh Utara

“Prinsip yang sama juga dimuat dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik dan UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia,” jelasnya.

Menurutnya, kepolisian wajib menjunjung tinggi hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Apalagi hal itu tegas diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang juga ditegaskan kembali dalam peraturan Kapolri tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian RI.

Dan, lanjut Mustiqal, dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian juga menegaskan bahwa setiap anggota POLRI wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar Hak Asasi Manusia, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga Negara di hadapan hukum dan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan, serta dilarang untuk bersikap, dan bertindak sewenang-wenang.

Baca Juga:  Tak Terlibat Pembunuhan Bripka Faisal, Polisi Bebaskan Tiga Orang

Kata Mustiqal, tindakan tersebut tidak hanya melanggar etik tetapi juga pidana, karena itu pihaknya akan mendorong proses hukum terhadap oknum yang terlibat aktif maupun pengawas dalam kasus ini yang dinilai telah menciderai rasa kemanusian dan keadilan serta bertentangan dengan peraturan Polri sendiri.

Dirinya juga menghimbau kepada korban untuk tetap melakukan proses hukum, walaupun adanya perdamaian hal itu tidak menghilangkan proses pidana yang terjadi.

“Untuk mendorong kasus ini kami akan menyurati Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Kapolri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan bahkan ke Presiden,” kata Mustiqal.

Baca Juga:  Komisi I DPRA Akan Dampingi Korban Salah Tangkap di Aceh Utara

Selain itu, Mustiqal juga meminta kepolisian untuk memberikan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap tersebut. Kemudian mendesak Polda Aceh menyelesaikan persoalan yang menciderai institusi kepolisian itu. Bila perlu pengawas yang bersangkutan dalam kasus ini dicopot dan diberhentikan dari jabatannya.

“Tindakan itu bertentangan dengan KUHAP, baik yang terlibat aktif maupun pengawasan,” ujarnya.

Disisi lain, LBH juga turut prihatin atas gugurnya Bripka Anumerta Faisal dalam menjalankan tugas, namun terhadap prosesnya juga tidak boleh keluar dari koridur hukum serta aturan yang berlaku.

“Kami ikut prihatin atas gugurnya Bripka Faisal. Tetapi kami minta juga tidak keluar dari koridor hukum,” ujarnya,[]

 

Banda Aceh, 31 Agustus 2018
Direktur,
ttd
Mustiqal Syah Putra, S.H.
085260192443

Nara hubung
Chandra Darusman S, S.H., M.H.
Kepala Operasional LBH Banda Aceh
082164071935

 

 

  • 455
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved